PKB sebut ada yang organisir demo dana desa untuk lengserkan Mendes

Merdeka.com - Wacana perombakan kabinet kerja jilid II semakin berhembus kuat. Sejalan dengan itu, kisruh panas terjadi di tubuh partai koalisi pendukung Pemerintah. PKB menuding PDIP melakukan upaya sistematis untuk merebut kursi Menteri Desa Marwan Jafar.

Bukan tanpa alasan PKB melontarkan tudingan ini. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan adanya upaya sistematis itu terindikasi dari adanya pengorganisiran demo dana desa beberapa waktu lalu. PKB melihat istana cepat merespons ketimbang demo para guru honorer.

"Ada yang organisir demo dana desa. 300 orang diterima cepat. Demo guru guru honorer tidak diterima," kata Abdul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4).

Abdul tak mengatakan yang mengorganisir itu PDIP. Tapi dia menilai ada yang memprovokasi. "Bisa jadi ada yang provokasi," jelas dia.

Sebelumnya, Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan PKB sudah mengklarifikasi hal itu kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Hasto sudah telepon (tapi) membantah. Tapi kita lihat memang ada upaya sistematis, ada yang digerakin," kata Daniel usai rapat paripurna di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dikabarkan marah besar mendengar ada upaya melengserkan Menteri Marwan. Menurutnya Cak Imin meminta PDIP melakukan dengan cara yang fair apalagi mereka bersatu dalam KIH. "PKB lagi marah. Jangan pakai cara-cara jahat, ukurannya kinerja profesional," tegas Daniel.

Dalam kabinet kerja Jokowi-JK, PKB memiliki jatah tiga kursi yakni Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, dan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri.

Dia heran, dari tiga kursi menteri itu, hanya posisi menteri desa yang ingin direbut. Politisasi dalam rekrutmen pendamping dana desa dijadikan salah satu peluru untuk melengserkan Marwan.

"Kemendes saja yang mereka serang dari awal. Soal itu (isu pendamping dana desa) juga termasuk. Padahal semuanya kan dari Menkeu langsung. Malah kita was-was betul soal penggunaan dana desa. Kita kawal banget," beber dia.

Daniel menuturkan, PDIP seharusnya memahami jika mereka dalam satu koalisi yang sama. Pernyataan PKB ini, kata dia sebagai sikap politik karena diperlakukan tidak adil oleh partai pemenang pemilu.

"Bukan soal ngambek, tapi jangan perlakukan PKB dengan tidak fair padahal kita koalisi. Selama ini PKB support apa yang dianggap PDIP penting," imbuhnya.