PKB Sebut Jokowi Ingin UU ITE Direvisi Karena Sadar Banyak Penyalahgunaan
Merdeka.com - Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai, Presiden Joko Widodo menginginkan revisi UU ITE karena kenyataan di lapangan penyalahgunaan pasal untuk saling lapor hingga ditangkap. Sebagai orang yang demokratis, menurut Karding, Jokowi mencari titik permasalahannya yaitu UU ITE ini.
"Saya kira pak Jokowi setelah melihat banyak kenyataan fakta di lapangan bahwa banyak dugaan orang saling lapor, soal ITE. Kemudian kedua ada yang ditangkap pasal-pasal ITE, mungkin beliau menyadari bahwa dengan sikap sebagai demokratis sejati beliau menyadari bahwa ini tidak benar. Pasti ada yang kurang tepat," kata Karding kepada wartawan, Rabu (17/2).
Karding mengatakan, Jokowi menyadari UU ITE memiliki pasal yang multitafsir. Jokowi juga ingin menunjukan bahwa ia berkomitmen memberikan keadilan di masyarakat.
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Mengapa Menkominfo Budi Arie Setiadi meyakinkan tentang revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
"Makanya beliau bilang kalau perlu kita revisi," ucap Karding.
Sikap ini juga menunjukan bahwa Jokowi tidak menginginkan aparat kepolisian lebih kritis menyikapi laporan UU ITE. Serta, hal ini menjawab bahwa selama ini penangkapan-penangkapan pihak yang kritis terhadap pemerintah atas perintah Jokowi tidak benar.
"Ini berarti bahwa juga menjawab apa yang terjadi selama ini di masyarakat atau sebagian orang itu perintah dari pak Jokowi ternyata kan bukan. Itu mesin birokrasi penegak hukum jalan sendiri tidak semuanya sepengetahuan beliau" kata Karding.
"Karena itu saya kira kita harus mengapresiasi pak Jokowi karena andai beliau ini bukan orang yang perhatian terhadap demokrasi maka UU yang multitafsir itu menguntungkan baginya. Kita bersyukur beliau ingin ada koreksi bahkan menginstruksikan untuk ada perbaikan," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, saat ini korupsi semakin canggih dan kompleks, serta menggunakan teknologi mutakhir.
Baca SelengkapnyaAturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaBerikut alasan yang disampaikan pemerintah merevisi UU ITE yang kedua.
Baca SelengkapnyaPKB yakin Jokowi akan berlaku adil dan menghormati domain partai politik.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaMenkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan inovasi penyelesaian perkara bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, namun juga perspektif dan sensitivitas.
Baca Selengkapnya