Follow
PKB sebut Novanto-Fadli dimanfaatkan Trump buat gaet suara Muslim AS
Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menyatakan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena menghadiri kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Anggota Fraksi PKB, Maman Imanulhaq berharap agar MKD memberikan sanksi yang tegas ke Setya Novanto dan Fadli Zon. Sebab, kedatangan keduanya itu, kata dia, telah mencoreng martabat bangsa, DPR maupun mencoreng agama Islam. Pasalnya, Donald Trump merupakan sosok yang rasis dengan membenci umat muslim.
"Kita tahu Donald Trump itu orang yang rasis, anti Muslim. Kehadiran mereka akan dimanfaatkan Donald Trump untuk mengambil suara umat Muslim di Amerika saat Pilpres," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang dituntut? Seorang pria Inggris dihukum hampir 20 tahun penjara karena menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah foto asli anak-anak menjadi gambar pelecehan seksual yang menjijikkan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa harapan Mahfud untuk Maruli Simanjuntak? Dia pun mendorong agar menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu untuk segera bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. 'Jadi ya kita dukung dan dorong agar Pak Maruli segera bekerja dengan baik dan profesional,' ungkap Mahfud di Universitas Budhi Dharma, Kota Tangerang, Rabu (29/11).
-
Apa harapan Hanafi Hasan untuk kasus KDRT Cut Intan Nabila? ＂Saya tetap, hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya, hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya,＂ tutup Hanafi Hasan.
Selain itu, dia juga mengecam sikap Fadli Zon yang akan melayangkan somasi kepada Imam Besar Masjid New York, Ustaz Shamsi Ali karena tak terima dikritik atas kedatangannya ke kampanye Donald Trump. Dia menilai sudah sepatutnya Fadli Zon menghormati dan tak lancang terhadap Ustaz Shamsi Ali.
"Saya menghormati beliau sebagai pimpinan DPR. Tapi tunjukkan kenegarawanan. Apalagi mau somasi ustaz Syamsi. Ini bisa menghilangkan kepercayaan rakyat ke DPR," tukasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahfud MD bereaksi keras terkait viral rekaman suara diduga pejabat dan Kapolres memenangkan Prabowo dan Gibran
Baca Selengkapnya
Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli menilai tayangan azan yang memperlihatkan sosok Ganjar bisa diartikan sebagai kampanye.
Baca Selengkapnya
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca Selengkapnya
Golkar mengatakan, seharusnya pemilik televisi memahami etika jelang kontestasi politik 2024.
Baca Selengkapnya
KPK meminta semua pihak agar tidak melakukan cara-cara yang bertentangan dengan sikap antikorupsi.
Baca Selengkapnya
Maka dari itu perlu, tindakan tegas agar tidak mencoreng Bawaslu terlebih institusi penyelanggara pemilu
Baca Selengkapnya
Dia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca Selengkapnya
Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Waketum PPP Arsul Sani angkat suara terkait Bacapres Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan
Baca Selengkapnya
Kubu Prabowo-Gibran langsung mengirimkan tim ke Malaysia untuk mencari faktanya.
Baca Selengkapnya
Kuasa hukum Isran Noor-Hadi Mulyadi, Refly Harun mengulas dugaan pelanggaran Pilgub Kaltim 2024 yang terjadi secara TSM.
Baca Selengkapnya