PKB sebut pemerintah tak mampu kontrol kebijakan bebas visa

Merdeka.com - Kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah diminta ditinjau ulang. Sebab, kebijakan bebas visa rawan disalahgunakan oleh warga asing untuk bekerja. Anggota Komisi I DPR dari PKB, Syaiful Bahri Anshori mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi kesiapan pihak imigrasi sebelum aturan ini diterapkan.

"Saya kira perlu dievaluasi kembali tentang kesiapan-kesiapan kita sendiri, lingkungan Imigrasi, laut, udara, itu harus betul-betul siap ketika bebas visa ini diterapkan. Karena orang datang ke Indonesia kan tidak lewat udara saja, bisa laut, darat, ini lah yang perlu kita teliti bersama," kata Syaiful saat dihubungi, Jumat (23/12).

Menurutnya, realisasi aturan bebas visa sudah jauh dari sasaran. Awalnya aturan ini dibuat hanya untuk negara-negara sahabat dalam rangka perizinan dan investasi. Namun, saat ini penerapan bebas visa menjadi tidak terkontrol.

"Bebas visa itu hanya negara-negara tertentu saja, yang punya hubungan baik dengan Indonesia, dengan pengertian investasinya, perizinan, sekarang bebas visa hampir semua negara, sehingga banyak yang tidak terkontrol," jelasnya.

Syaiful menerangkan, sebelum ada aturan bebas visa saja, banyak warga asing yang menyalahgunakan izin visa untuk bekerja. Apalagi, lanjutnya kebijakan ini diterapkan maka akan makin sulit diawasi.

"Wong enggak ada bebas visa saja, kadang-kadang orang menyalahgunakan, misalnya visa visit, kemudian di sini bekerja ilegal, apalagi bebas visa. Kontrolnya akan lebih sulit," pungkas dia.