PKB Sebut Pencari Keuntungan Ekonomi dan Politik saat Pandemi Harus Ditindak Tegas
Merdeka.com - Politikus PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan masalah bersama. Untuk itu, ia menilai, jika ada pihak yang mencari keuntungan ekonomi maupun politik harus ditindak tegas.
"Dan saya sejak awal melihat bahwa Covid ini masalah kita bersama, oleh karena itu kalau ada yang coba cari cara keuntungan baik itu dari sisi ekonomi maupun politik, saya kira harus ditindak tegas," ujar Karding melalui pesan singkat, Jumat (23/7).
Menurutnya, hal ini tidak boleh dibiarkan karena akibatnya akan menjalar kemana-mana. Ditambah untuk pulih dari kepentingan sesaat itu mahal ongkosnya.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
"Kita tidak boleh membiarkan. Karena itu akan bisa kemana-mana akibatnya. Lebih mahal ongkos yang harus dibutuhkan untuk me-recovery kalau sudah dimainkan secara politik," ujar anggota DPR RI ini.
Pemerintah, kata Karding, harus mencari siapa yang bermain-main di air keruh saat pandemi. Selain itu pemerintah butuh membangun narasi kebersamaan saat pandemi.
"Menurut saya pemerintah, lewat perangkatnya, harus mencari siapa yang main siapa yang main-main soal bermian di air keruh maksudnya. Seperti ini harus tegas. Tetapi juga harus dibangun komunikasi bahwa ayo kita bareng-bareng, gak ada koalisi, ga ada isitlah oposisi, yang ada partisipasi seluruh pihak," kata dia.
Karding setuju dengan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan supaya tidak tambah masalah saat pandemi dengan kepentingan politik. Harus ada empati terhadap krisis yang sama.
"Saya setuju apa yang disampaikan Pak Luhut bahwa, sebenarnya yang dibutuhkan sekarang itu empati perasaan crisis bersama. Jadi menurut saya sangat tidak adil kalau hanya dibebankan pada satu pihak, misalnya sama pemerintah," ujar Karding.
"Ya paling tidak itu kalau tidak bisa membantu dengan tenaga fisik upaya-upaya mengatasi Covid-19, ya berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, ya paling tidak jangan ngerusuhi dengan komentar-komentar yang tidak berdasar, hoaks, apalagi kalau sampai misalnya menjadikan momentum Covid ini untuk mainan politik, untuk kepentingan orang per orang atau kelompok. Itu menurut saya sangat sangat tidak baik," tegasnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, bahwa penanganan pandemi Covid-19 melelahkan. Dia tidak ingin penanganan yang lelah ini ditambah masalah dengan adanya kepentingan politik maupun popularitas.
"Semua lelah, saya ulangi semua kita lelah, itu teman teman prajurit yang di bawah itu lelah, udah satu setengah tahun mereka kerja," katanya saat jumpa pers virtual, Kamis (15/7).
"Jadi jangan lagi kita tambahin masalah karena kepentingan politik kita, kepentingan popularitas kita, jangan kita popularitas dari pada masalah kemanusiaan, saya titip lagi itu," tegasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia dididik oleh partai yang tidak akan kompromi dengan korupsi.
Baca Selengkapnya"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi Gunawan, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, anggota Polri diminta untuk menyusun progam terkait dengan Instruksi Prabowo.
Baca SelengkapnyaJika dibiarkan, hal ini bisa menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaDidik meminta pemberantasan jodi online harus lebih komprehensif, masif, terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat.
Baca SelengkapnyaMenko Budi Gunawan memastikan tidak akan membiarkan Polri diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelidiki kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR RI Martin Tumbeleka meminta polisi mengusut para figur publik, termasuk artis, yang diduga terlibat dalam promosi judi online.
Baca Selengkapnyanama-nama yang dikirimkan Satgas judi online atas permintaan dari kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaDisertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan saat ini judi online sudah masuk kategori darurat.
Baca Selengkapnya