PKB: Soal pemerintahan sekuler, Jokowi clear tapi kalau Prabowo 50-50

Merdeka.com - Hasil Ijtima Ulama II yang diselenggarakan GNPF-U yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi diyakini tak akan memecah suara pemilih muslim. Pasalnya capres petahana Joko Widodo atau Jokowi berpasangan dengan ulama yaitu KH Ma'ruf Amin.

Ma'ruf dinilai sebagai tokoh ulama nomor satu. Sosoknya dinilai bisa mencegah hadirnya pemerintahan yang sekuler. Hal ini disampaikan Ketua DPP PKB, Lukman Edy, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

Kumpulan ulama yang hadir dalam Ijtima Ulama II itu dinilai tak berpengaruh signifikan. Menurutnya justru Jokowi lebih maju satu langkah karena bisa mengatasi konflik antar umat beragama. Apalagi setelah memilih Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya.

"Ketika beliau memutuskan memilih Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya maka ini membantah semua tuduhan-tuduhan yang berkenaan konflik antar umat beragama di Indonesia. Saya kira itu jawaban tuduhan-tuduhan pemerintahan ini sekuler misalnya," jelasnya.

Ia menilai justru pasangan Prabowo-Sandi yang bukan merupakan representasi umat. Bahkan dikhawatirkan jika terpilih menjadi presiden dan wapres, pasangan Prabowo-Sandi tak akan bisa menjalani Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama GNPF-U

"Justru kami menilai dari pihak Prabowo-Sandi yang kemudian menandatangani Pakta Integritas itu masih fifty-fifty. Kalau kemudian beliau nanti terpilih menjadi presiden tidak menjalankan semua kesepakatan itu, ingkar menjalankan pemerintahan kemudian menjadi pemerintahan yang sekuler, tidak ada yang bisa menjamin karena beliau berdua itu representasi dari umat," jelasnya.

"Tetapi kalau di pihak Pak Jokowi sudah clear, sudah tidak perlu lagi kita curigai apakah akan menjalankan pemerintahan sekuler ke depan. Karena langsung tokoh ulama nomor satu, ulama besar KH Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai calon wakil presidennya beliau. Sehingga mampu mengawal pemerintahan ke depan tidak menjadi pemerintahan yang sekuler," sambungnya.

Suara pemilih muslim juga tak akan terpecah karena ulama yang hadir di ijtima itu tak mewakili semua ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya.

"Mereka ini ormas-ormas Islam yang punya massa yang diikuti oleh umatnya. Jadi ya walaupun kita masih hormati (Ijtima Ulama) tapi juga kapasitas keulamaannya patut juga untuk kita pertanyakan kumpulan-kumpulan itu," pungkasnya.