PKB usul dana pembangunan perpustakaan DPR dialihkan ke pesantren

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PKB di DPR Maman Imanulhaq tidak sepakat dengan adanya pembangunan perpustakaan level Asia Tenggara dibangun di Kompleks Parlemen. Dia berharap anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun perpustakaan di pesantren, desa, dan kampus-kampus.

"Sebaiknya diberikan untuk membangun perpustakaan di tiap desa. Memperbesar perpustakaan di perguruan-perguruan tinggi. Sehingga nanti orang-orang yang masuk di DPR itu, orang-orang hebat. Jadi anggaran itu tidak perlu dibikin di Kompleks DPR, tapi cukup dibagikan ke universitas atau perpustakaan di desa dan pondok pesantren," ujarnya.

Namun anggota dewan syuro PKB ini menginginkan adanya pembangunan museum sejarah DPR. Sebab menurutnya selama ini banyak arsip penting DPR yang terbengkalai.

"Daripada perpustakaan lebih baik bikin museum yang tidak terlalu mahal tapi bisa menjadi dokumentasi sejarah," tuturnya.

Meski Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan mengenai moratorium agar gedung pemerintahan tak dibangun lagi, Maman berharap agar publik memakluminya. "Publik harus terus bersuara dengan kritis, tapi publik juga harus memahami juga ada keperluan dari beberapa gedung yang diharapkan untuk DPR," ungkapnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Ade tak mau pusing menanggapi komentar sejumlah pihak yang tak menyetujui usulan pembangunan perpustakaan DPR. Bahkan dirinya tidak menggubris bila kritik pembangunan perpustakaan DPR bakal muncul di pemberitaan setiap hari.

"Mau digebukin tiap hari, saya tak ada urusan," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Seperti diketahui memang DPR memiliki 7 megaproyek senilai Rp 2,7 triliun. Namun terhambat karena kebijakan moratorium Presiden Jokowi.

Beberapa proyek tersebut ialah alun-alun demokrasi sebagai area terbuka bagi masyarakat untuk secara langsung menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR, membangun museum dan perpustakaan untuk menjaga warisan budaya, akses tamu yang lebih mudah ke DPR, membangun pusat pengunjung harian DPR, membangun pusat kajian legislasi, membangun ruangan khusus tenaga ahli yang standar, dan integrasi kawasan parlemen agar menjadi ikon baru Ibu Kota negara.