Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB usulkan Pilgub dipilih DPRD, PAN sebut butuh kajian mendalam

PKB usulkan Pilgub dipilih DPRD, PAN sebut butuh kajian mendalam Zulkifli Hasan. ©2015 merdeka.com/darmadi sasongko

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan pengembalian pemilihan gubernur melalui mekanisme pemilihan tak langsung atau melalui DPRD. Biaya Pilkada yang besar menjadi salah satu pertimbangan PKB agar pemilihan langsung dihapuskan. Hal ini akan dibahas dalam Mukernas di Jakarta Convention Center (JCC) selama dua hari ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, perlu kajian mendalam agar rencana itu bisa diterima masyarakat luas. Kata dia, mekanisme pemilihan melalui DPRD sudah pernah dibicarakan ketika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bahwa PKB menyampaikan aspirasi itu kembali, saya kira perlu menjadi pikiran kita bersama. Karena memang di Kabupaten/Kota, pemilihan langsung ada plus minus. Perlu kajian mendalam," kata Zulkifli usai menghadiri pembukaan Mukernas PKB di JCC, Senayan, Jumat (5/2).

Zulkifli yang juga Ketua MPR itu menambahkan, pada zaman kepemimpinan Presiden SBY, banyak kritikan akan rencana pelaksanaan Pilkada tak langsung. Sehingga kala itu, SBY mengeluarkan Perppu.

Lebih lanjut, Zulkifli memahami apa yang menjadi pemikiran PKB. Yaitu mengenai soal biaya pesta demokrasi yang dianggapnya sangat besar.

"Saya kira PKB melihat pilkada kemarin ya, 269 pilkada itu mahal sekali sekarang. Ternyata demokrasi bukan tambah murah tapi tambah mahal sekarang. Persaingannya. Dikhawatirkan juga kepala daerah patuhnya bukan kepada rakyat tapi kepada yang mensponsori. Tapi saya kira perlu kita kaji lebih dalam," pungkas Zulkifli. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima

Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin

Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Bahaya, PKB Menolak Total
Cak Imin soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Bahaya, PKB Menolak Total

Cak Imin menilai kepala daerah langsung dipilih presiden berbahaya.

Baca Selengkapnya
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.

Baca Selengkapnya
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Ini Hasil Mukernas PKB 2024
Ini Hasil Mukernas PKB 2024

PKB pun menginginkan pemerintah mengalokasikan dana abadi untuk partai politik.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Beri Instruksi ke Fraksi PKB Tolak RUU DKJ Bila Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Cak Imin Beri Instruksi ke Fraksi PKB Tolak RUU DKJ Bila Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Cak Imin menjelaskan kenapa PKB pada saat pengesahan RUU DKJ menjadi inisiatif DPR menyetujuinya.

Baca Selengkapnya
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik
Fraksi PKB DPR Tolak Wacana Percepatan Pilkada 2024: Kami Khawatir Kian Memanaskan Situasi Politik

Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Anas Urbaningrum soal Bawaslu Usul Tunda Pilkada 2024: Fokus Persiapan Pileg-Pilpres Dulu
Anas Urbaningrum soal Bawaslu Usul Tunda Pilkada 2024: Fokus Persiapan Pileg-Pilpres Dulu

Bawaslu menilai Pilkada sangat rentan memicu masalah besar.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya