PKB utus 4 menteri bahas politik bersama Jokowi

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) makin intens menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo soal Pilpres 2019. Ketua DPP PKB Lukman Edy mengaku empat koleganya yang duduk di kabinet kerja terus menyampaikan pesan yang dititipkan partai kepada Jokowi.

Menteri asal PKB tersebut adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.

"PKB punya empat orang menteri yang komunikasi intensif dengan Pak Jokowi dan timnya Pak Jokowi ada Pak Hanif, ada Pak Eko, ada Pak Nasir, ada Pak Imam itu secara pribadi," kata Lukman dalam diskusi Menakar Peluang Jokowi Dua Periode di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (30/3).

Orang lain juga bertanya?

"Empat orang ini adalah jembatan bagi PKB untuk berkomunikasi, baik soal pembangunan maupun politik. Ada peran yang dimainkan oleh Menteri Desa Pak Eko, ada peran dimainkan Pak Menaker, bukan hanya ngurus soal teknis kementerian, tapi juga ada peran politik," paparnya.

Lanjut Lukman, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga intens berkomunikasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. PKB sebagai partai berbasis Islam berharap pasangan Jokowi berasal dari kalangan nasionalis religius. Pesan itu terus disampaikan kepada Jokowi.

"Cak Imin secara pribadi sendiri juga tidak ada barrier (halangan) untuk terus komunikasi dengan Pak Jokowi. Misalnya, menurut saya sih pesan-pesan, bahwa pesan-pesan agenda keumatan, dan pesan supaya Pak Jokowi gandeng tokoh nasionalis religius itu tersampaikan dengan Jokowi," tuturnya.

Menurut Lukman, Jokowi merupakan tokoh nasionalis sekuler sehingga cocok dijodohkan dengan tokoh agamis. PKB juga berharap Jokowi mesti tanggap soal fenomena populisme Islam saat ini.

"Apalagi kan serangan-serangan terhadap Jokowi kan termasuk isu-isu soal umat, soal Islam. Nah ini berbahaya bagi Jokowi kalau misalnya tidak mengantisipasi dan tidak mengambil poin itu melakukan konsolidasi internal," ujar Lukman.

(mdk/cob)