PKS alami krisis keuangan setelah kadernya tertangkap KPK
Merdeka.com - Presiden PKS Anis Matta mengeluh partainya mulai krisis keuangan setelah ada kadernya tertangkap karena tersangkut kasus korupsi. Terakhir kader PKS yang tertangkap karena kasus korupsi adalah mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
"Kesulitan (buat kampanye). Saat kasus-kasus itu (muncul) plus di tahun politik. Keuangan PKS kesulitan," kata Anis dalam diskusi politik bertajuk Pemira di The Future Institute (TFI) Patra Residensial, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/12).
Agar keuangan partai tidak limbung, ia mensiasati dengan mengurangi biaya operasional kampanye PKS pada pemilu nanti. "Saya mereduksi biaya operasional partai. Termasuk biaya perjalanan. Jadi semua naik ekonomi, baik darat laut atau udara. Apa aja yang bikin kita sampai, yang penting sampai," katanya.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa tema Rakernas PKS? Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka Rakernas 2024 dengan tema 'Kolaborasi Membangun Negeri', Jumat (20/9).
-
Apa tugas utama PPK Pilkada 2024? PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan salah satu badan adhoc yang membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
Anis menjelaskan, saat ini untuk operasional dana kampanye partainya mengandalkan iuran dari internal PKS. "Kita masih pakai patungan. Masih dari kita sendiri," ungkap Anis.
PKS gelar pemira
Anis juga menjelaskan, tujuan pemilihan raya (Pemira) yang dilakukan partainya adalah untuk membangun demokrasi internal. "Jadi kalau Pemira itu konsepnya, saya sebagai presiden partai untuk membangun sistem demokrasi internal. Bagaimana kita dalam hal rekrutmen untuk kepemimpinan," kata Anis.
Anis menyatakan, tujuan tersebut karena ada dukungan suara dari berbagai daerah. Karena itu diperlukan mekanisme yang melibatkan semua kader-kader PKS.
Ia menuturkan, sebelumnya mekanisme ini sudah dilaksanakan oleh Dewan Syuro PKS. Baru kali ini untuk praktik memilih calon presiden secara langsung baru digunakan.
"Kalau mekanisme Pemiranya sudah ada, tapi secara pribadi saya mendorong supaya ada terbuka dan transparan, dinamikanya ada tapi solidaritas partai terjaga," tutur Anis. (mdk/has)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ditemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, tidak mudah untuk menggolkan RUU Perampasan Aset di DPR.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin malah berkelakar bahwa tepuk tangan yang diberikan menandakan kemiskinan yang tengah dirasakan.
Baca SelengkapnyaKasus pungli rutan KPK dibagi menjadi beberapa klaster
Baca SelengkapnyaKasus ini telah berlangsung sejak 2018 lalu, bahkan pernah dilakukan penindakan tegas dengan pemecatan.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAdanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaLemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.
Baca Selengkapnya