PKS bantah ultimatum Prabowo soal cawapres

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah bahwa partainya mendikte Partai Gerindra untuk menentukan cawapres bagi Prabowo Subianto. Namun, dia menyebutkan koalisi saling membutuhkan dan mempunyai aspirasi masing-masing.

"Bukan ultimatum juga bukan mendikte, tapi itu aspirasi wajar saja saling disampaikan. Karena Gerindra punya sikap politik kami juga paham, PKS juga punya sikap politik yang penting dipahami oleh semuanya. Karena untuk Pilpres 2019 ada persyaratan utama yaitu pemenuhan 20 persen presidential threshold. 20 persen itu enggak bisa dipenuhi semuanya," terangnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/5).

"Kita perlu saling mendengar dan PKS sudah menyampaikan pendapatnya. Nanti bagaimana keputusannya ya kita rapat bersama. Jadi itu sama sekali bukan ultimatum, juga bukan mendikte. Tidak benar kalau ditulis media begitu. Itu demokratis saja," tambahnya.

Hidayat juga membantah bahwa hanya nama Ahmad Heryawan yang meraih suara tertinggi di PKS didorong jadi cawapres Prabowo. Sebab semuanya harus melewati tahapan Majelis Syuro PKS.

"Bukan berarti kemudian beliau (Aher) yang diutamakan di dalam dialog yang dilakukan oleh tim dari PKS kepada mitra koalisi. keputusan Majelis Syuro adalah kami mengajukan 9 nama. 9 nama itu dengan urutan satu sampai 9. tim sudah dibentuk ketuanya pak Mustafa Kamal sekjen PKS," tuturnya.

Selanjutnya, PKS akan melakukan pertemuan dengan Gerindra untuk membahas ke tahap selanjutnya yakni kemungkinan cawapres. Gerindra sudah sepenuhnya memberikan keputusan cawapres kepada Prabowo.

"Pak Prabowo waktu itu menjanjikan akan bertemu lagi dengan PKS dan kita menunggu realisasi apa yang dikomitmen oleh Prabowo," ujarnya.