PKS berdalih Pemira bukan taktik dongkrak pamor partai

Merdeka.com - Banyak kalangan pemerhati politik menyebut pamor Partai Keadilan Sejahtera terjun bebas setelah terseret dalam kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang membelit mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Tetapi, partai bernomor urut tiga itu malah nekat mengadakan penjaringan sosok ideal buat dicalonkan sebagai presiden dari kalangan dalam lewat ajang Pemilihan Raya.

Banyak anggapan miring soal digelarnya Pemira PKS itu. Salah satunya adalah diduga partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu mencoba mendongkrak popularitas dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) di tengah masyarakat dengan ikut-ikutan bakal mengusung calon presiden.

Namun, Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho, berdalih Pemira bukan ajang menggenjot pamor partai. Menurut dia, hal itu dilakukan karena desakan dari kader.

"Prosesnya ketika kita lakukan pemilihan raya, itu aspirasi dari bawah. Dari wilayah-wilayah itu ada dorongan. Kedewasaan kader di tingkat nasional dianggap kader bawah sudah mumpuni," kata Taufik dalam jumpa pers di Kantor DPP PKS, Minggu (29/12).

Taufik juga mengisyaratkan PKS nampaknya tidak mau kecolongan dari partai lain soal mengusung calon presiden. Bahkan, para petinggi PKS nampaknya gengsi kalau tidak ikut-ikutan punya sosok dijagokan mengisi kursi RI-1.

"Kita mau masuk pemilu keempat. Partai lain berani, masa kita enggak berani," ujar Taufik.

Kendati demikian, Taufik mengakui soal mengusung calon presiden baru bisa tergambar jelas selepas pemilihan legislatif. Saat itu bakal ketahuan apakah raihan suara PKS mampu buat mengusung calon presiden sendiri atau mesti berkoalisi. Tetapi, secara tersirat, Taufik juga menyatakan hal itu dilakukan PKS sebagai ancang-ancang jika proses peninjauan kembali (judicial review) aturan soal ambang batas perolehan suara buat mengusung calon presiden diubah.

"Pencapresan ini papan caturnya akan jelas setelah pemilihan legislatif. Semua orang mengatur strategi setelah pemilihan legislatif. Kecuali judicial review diterima akan ada terjadi perubahan politik. Supaya tidak terlambat kita juga persiapkan hal tersebut. Kalau dari sekarang punya kesiapan yang matang," sambung Taufik. (mdk/did)