PKS berharap reshuffle jilid II bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 13 menteri hasil reshuffle jilid II Kabinet Kerja. Langkah perombakan dan rotasi menteri yang dilakukan Jokowi menuai pujian dan harapan, dari elite parpol.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini berharap perombakan kabinet itu bukan sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik dari partai pendukung pemerintah. Apalagi, setelah bergabungnya PAN dan Golkar.
Kedua partai itu baru mendapatkan jatah menteri dari Jokowi. Kader PAN yang ditunjuk Jokowi yakni Asman Abnur di pos Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan, jatah untuk Golkar diberikan kepada Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang diusung PKS untuk Pilgub Jakarta 2024? 'Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024,' kata Syaikhu.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
"Fraksi PKS punya harapan bahwa reshuffle kabinet bukan sekadar akomodasi politik, bagi-bagi kekuasaan. Sejak awal Pak Jokowi bilang bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan," kata Jazuli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/7).
Selain itu, dia juga berharap agar menteri-menteri terpilih bisa memperkuat sistem pemerintahan dan bekerja menjalankan instruksi presiden sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
"Kami FPKS berharap kualitas parlemen ke depan jauh lebih baik. Menteri kabinet harus fokus pada tupoksinya, jangan sampai kabinet ini standar kesuksesannya diukur dari siapa yang paling banyak tampil di media," tegasnya.
"Kami tidak ingin menggunakan profesional atau politis. Bisa jadi politisi lebih profesional. Istilahnya non politisi dan politisi. Kita harap keduanya bekerja sama-sama profesional," sambung dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaKaesang yakin kabinet Prabowo akan melanjutkan dan menyempurnakan program dari pemerintah sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSalim berharap, agenda Rakernas PKS dapat membangun kolaborasi dalam membangun bangsa.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).
Baca SelengkapnyaKeinginan Dewan Syuro PKB itu menyusul deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi pasangan bakal capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menginisiasi merevisi UU perkoperasian untuk membangun ekosistem kelembagaan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 12 pegawai resmi menduduki posisi baru usai dilantik di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/8).
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaAnies menuturkan, ada semangat menjaga persatuan antar elemen bangsa termasuk partai politik.
Baca SelengkapnyaSaat ini, PAN hanya memiliki 1 kursi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Zulhas sebagai Menteri Perdagangan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaLangkah ini disebutnya untuk menunjukkan perhatian Prabowo dalam menghindari potensi ketidakstabilan dari berbagai kelompok kepentingan.
Baca Selengkapnya