PKS Bicara Pembatalan RUU Pemilu: Menyingkirkan Anies & Beri Modal Gibran ke DKI

Merdeka.com - PKS dan Partai Demokrat menegaskan menolak pembatalan revisi UU Pemilu. PKS menjelaskan apa saja konsekuensi apabila revisi UU Pemilu benar dibatalkan atau ditunda.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan, penundaan RUU Pilkada membuat Pilkada 2022-2023 ditiadakan sehingga menjadi Pilkada serentak 2024. Menurutnya, pembatalan RUU Pemilu justru memicu banyak masalah dibanding manfaat.

"Risiko penyatuan semua pemilu di 2024 sangat banyak mudharatya. Kualitas dapat turun jauh dan risiko korban jiwa dari petugas di PPS seperti kasus 2019 dapat terjadi lagi," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (11/2).

Selain itu, Mardani menyebut penundaan itu juga merupakan salah satu cara menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik. Sebab jabatan Anies sebagai gubernur berakhir 2022.

"Tanpa Pilkada 2022, Mas Anies dimasukkan kotak pada 2022. Mulai 2022 masuk kotaknya, dia (Anies) dibuat tersingkir," ujarnya.

Mardani juga menilai peluang anak Jokowi yakni Gibran maju di Pilgub DKI Jakarta apabila digelar 2024 semakin lebar.

"Untuk 2024 semua berpeluang. Mas Anies punya kelebihan ketokohan di tingkat nasional. Gibran kalau sukses di Solo bisa jadi modal," ucapnya.

Sementara itu, Mardani menilai alasan pandemi kurang tepat untuk menjadi dasar penundaan revisi UU Pemilu. Mengingat, Pilkada 2020 sukses digelar. “Kan kemarin Pilkada 2020 juga digelar,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga, ada kepentingan penguasa di balik penundaan RUU Pemilu.

Irwan menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo yakni untuk mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Mungkin keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022,” kata Irwan.