Follow
PKS dan PAN Sepakat Ingin Demokrasi Bebas Cukong dan Tak Transaksional
Merdeka.com - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menemui Ketum PAN Zulkifli Hasan di kantor sekretariat DPP PAN, Jakarta Selatan, Jumat (21/5). Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menyebut, PKS dan PAN berkomitmen menyelenggarakan pelaksanaan demokrasi yang bersih.
"Pada persoalan berbangsa dan bernegara, PKS dan PAN memiliki komitmen bersama untuk penyelenggaraan demokrasi yang bersih. Sebagai dua partai yang sama-sama lahir dari rahim reformasi, terdapat kesepahaman untuk merawat demokrasi sebagai hasil dari reformasi," katanya, Jumat (21/5).
"Demokrasi yang transaksional tidak bisa dibiarkan, karena akan membuat biaya politik dan mahal. Selain itu akan berdampak pada penguasaan sumber daya oleh para cukong," sambungnya.
-
Kenapa politik uang merusak demokrasi? Politik uang menghambat partisipasi politik masyarakat. Politik uang dapat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam politik, karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Hal ini karena mereka merasa sudah terbeli dengan uang politik.
-
Bagaimana pengaruh politik uang? Politik uang memengaruhi hasil pemilu dengan beberapa cara, antara lain: Merusak integritas demokrasi: Politik uang merusak integritas pemilihan umum dan mencederai prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Kandidat atau partai politik yang menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilihan dapat memperoleh keuntungan tidak adil dan mengorbankan kepentingan rakyat.
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Kenapa dinasti politik bisa melemahkan demokrasi? Menurut Arga, fenomena kuatnya dinasti politik di ranah legislatif akan terus berlanjut dan menyebabkan eksklusivitas dalam lingkup politik. Ia mengakui bahwa dinasti politik pernah terjadi pada negara-negara besar seperti Amerika. Namun menurutnya di sana masih ada proses demokrasi yang bermain. Sementara ia melihat fenomena di Indonesia adanya dinasti politik justru melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan kolusi dan nepotisme.
-
Apa dampak buruk dinasti politik bagi proses demokrasi? 'Saya kira ini menjadi salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis atau orang-orang dari lingkungan kekuasaan,' kata Arga dikutip dari Ugm.ac.id. Lalu bagaimana adanya politik dinasti ini mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia? Berikut selengkapnya:
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
Selain itu, kata Aboe, kedua partai mendiskusikan mengenai penguatan ekonomi untuk rakyat kecil. Kata dia, PKS dan PAN memiliki kesamaan pandang untuk mendorong ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pertanian dan UMKM.
"Pada kesempatan ini, PKS dan PAN juga membahas sejumlah titik temu dalam pembahasan beberapa RUU, seperti RUU Perlindungan Tokoh Agama, RUU Minuman keras dan beralkohol serta RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," ungkapnya.
©2021 Merdeka.com/istimewa
"Terdapat kesamaan pandang dua partai terhadap beberapa isu krusial pada tiga RUU tersebut," kata anggota Komisi III DPR ini.
Selain itu, kedua partai membahas persoalan dunia Islam dan dinamika kebangsaan. Dia bilang, isu dunia Islam yang dibahas adalah persoalan serangan Israel ke Palestina.
"Terdapat kesamaan pandangan antara PKS dan PAN bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sebagaimana dimaktubkan dalam UUD 1945. Oleh karenanya, dukungan kemerdekaan untuk Palestina adalah bagian dari tugas konstitusi bangsa Indonesia,” tutup dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca Selengkapnya
PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Hugua dianggap sudah muak dengan praktik suap menyuap yang terjadi di Indonesia
Baca Selengkapnya
Politik uang dalam pemilu adalah sebuah praktik yang melanggar aturan pemilu, di mana calon atau tim kampanye memberikan uang kepada pemilih.
Baca Selengkapnya
PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca Selengkapnya
Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada
Baca Selengkapnya
Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca Selengkapnya
Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca Selengkapnya
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca Selengkapnya
Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca Selengkapnya
Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca Selengkapnya
Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali mencuat. Isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia.
Baca Selengkapnya