PKS desak Jokowi batalkan kenaikan harga BBM, TDL & surat kendaraan

Merdeka.com - Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan pengurusan surat kendaraan bermotor bersamaan menuai protes dari masyarakat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kebijakan tersebut karena membebani masyarakat.

"Tidaklah bijak dalam kondisi ekonomi yang sulit ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menambah beban ekonomi rakyat. Untuk itu, Fraksi PKS berharap Presiden dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut semata-mata untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1).

Jazuli mengatakan, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pada memutuskan menaikkan tarif BBM, TDL dan pengurusan surat kendaraan bermotor.

Pihaknya melakukan pengamatan dan proyeksi soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tahun 2017. Hasilnya, PKS menganggap angka pengangguran masih tinggi ditambah daya beli masyarakat yang tergolong rendah.

"Fraksi PKS meminta Pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang telah Fraksi PKS sarankan, sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga. Dengan demikian rakyat tidak akan terlalu terpukul dan dan terbebani dengan kebijakan tersebut," tegasnya.