Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS diminta tak gunakan #2019GantiPresiden untuk tipu rakyat

PKS diminta tak gunakan #2019GantiPresiden untuk tipu rakyat Deklarasi 2019 ganti Presiden. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi merespon ucapan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera bahwa #2019GantiPresiden akan hilang kalau harga telur Rp 11 ribu, daging RP 50 ribu dan listrik murah.

"Pak Mardani, sudahlah, jangan bohongi rakyat tentang ekonomi dan tagar ini, kasihan rakyat disuguhi permainan tidak jujur para elite," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/8).

Dia mengungkapkan, pemerintah masih mampu mengendalikan kenaikan daging dan telur. Sebab data resmi Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa kenaikan harga beras, telur dan daging di era Jokowi ini sangat terkendali.

"Apalagi kalau dibandingkan era pak SBY. Mungkin karena PKS berada di koalisi SBY, jadi dulu Pak Mardani tidak permasalahkan," ujarnya.

Politisi yang kerap disapa Uki ini juga membandingkan kenaikan tiga komoditas dasar tersebut di zaman pemerintahan Jokowi dan SBY. Dia menjelaskan, pada tahun 2010-2013, beras mengalami kenaikan sebesar 9 persen, daging 11 persen dan telur 7,4 persen.

"Sedangkan di era Pak Jokowi, beras mengalami kenaikan harga sebesar 6 persen, daging 5,75 persen dan telur 5,3 persen. Data ini adalah data resmi Kementerian Perdagangan yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

"Pengurangan subsidi listrik memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, demi mewujudkan keadilan sosial, yakni pengaliran listrik untuk 12 juta rakyat Indonesia yang belum teraliri listrik. Hasilnya, data Kementerian ESDM menyebutkan bahwa sudah lebih dari 10 juta rakyat Indonesia yang tadinya belum punya akses listrik kini sudah dapat aliran listrik pada 2017," jelas Uki.

Uki juga menyinggung data BPS bahwa telah terjadi peningkatan daya beli yang konsisten sehingga kenaikan harga tidak menyurutkan belanja dan konsumsi masyarakat.

"Pasar nggak pernah sepi, daging, beras, telur semua tetap dibeli masyarakat. Ini mencerminkan data BPS yang menyebutkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat dari tahun ke tahun di zaman pak Jokowi, bahkan tercatat Lebaran kemarin belanja masyarakat meningkat 20% dari belanja lebaran tahun lalu," katanya.

Oleh karena kondisi ekonomi yang baik, Uki menilai tagar 2019 ganti presiden yang dibentuk oleh Mardani Ali Sera itu bukan soal ekonomi, melainkan politik.

"Pak Mardani mungkin jarang ke pasar dan tak paham data, jadi ngawur. Kalau telur 11 ribu, bisa marah peternak ayam dan distributor pakan. Tagar 2019 ganti presiden itu menurut saya bukan tentang kondisi ekonomi, tagar itu tentang syahwat politik kelompok tertentu yang tidak berani jujur," tutup Uki.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Parpol Mulai Habiskan Uang untuk Kampanye, Sri Mulyani: Bagus untuk Ekonomi Indonesia
Parpol Mulai Habiskan Uang untuk Kampanye, Sri Mulyani: Bagus untuk Ekonomi Indonesia

Sri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.

Baca Selengkapnya
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan
Reaksi PKS soal Prabowo Minta Oposisi Tak Boleh Ganggu Pemerintahan

PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Partai Politik Mulai Belanja untuk Kampanye, Sri Mulyani: Bagus Buat Ekonomi Indonesia
Partai Politik Mulai Belanja untuk Kampanye, Sri Mulyani: Bagus Buat Ekonomi Indonesia

Dia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Prabowo Dinilai Pentingkan Pendidikan Politik untuk Cegah Korupsi
Prabowo Dinilai Pentingkan Pendidikan Politik untuk Cegah Korupsi

Baru-baru ini, heboh pernyataan Prabowo yang mempersilakan masyarakat menerima duit 'serangan fajar'.

Baca Selengkapnya
Beratnya Jadi Partai Oposisi di Indonesia
Beratnya Jadi Partai Oposisi di Indonesia

Alih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.

Baca Selengkapnya
PKS Tak Mau Lagi Jadi Oposisi: Kalau Tidak Berkoalisi Pemerintah Mana Bisa Majukan Bangsa
PKS Tak Mau Lagi Jadi Oposisi: Kalau Tidak Berkoalisi Pemerintah Mana Bisa Majukan Bangsa

Salim berharap, agenda Rakernas PKS dapat membangun kolaborasi dalam membangun bangsa.

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon
TPN Ganjar Minta Bansos Tak Diklaim Kebaikan Hati Pemerintahan Jokowi yang Untungkan Satu Paslon

Selain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela

Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah: Jangan Lagi Pilih Pemimpin karena Sembako dan Uang
Said Abdullah: Jangan Lagi Pilih Pemimpin karena Sembako dan Uang

Menurut Said, memilih pemimpin karena iming-iming materi hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kapasitas.

Baca Selengkapnya
Anas Urbaningrum Sentil Jargon Perubahan Koalisi Anies: Apa yang Mau Diubah?
Anas Urbaningrum Sentil Jargon Perubahan Koalisi Anies: Apa yang Mau Diubah?

Anas Urbaningrum menyatakan PKN tidak terpengaruh jargon koalisi dalam menentukan dukungan ke Capres.

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pernyataan Tegas Ma'ruf Amin Sebut PKB Gerakan Politik Kiai Bukan Kiai Berpolitik
VIDEO: Pernyataan Tegas Ma'ruf Amin Sebut PKB Gerakan Politik Kiai Bukan Kiai Berpolitik

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, bahwa PKB adalah visi kebangsaan.

Baca Selengkapnya