PKS diminta tak gunakan #2019GantiPresiden untuk tipu rakyat
Merdeka.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi merespon ucapan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera bahwa #2019GantiPresiden akan hilang kalau harga telur Rp 11 ribu, daging RP 50 ribu dan listrik murah.
"Pak Mardani, sudahlah, jangan bohongi rakyat tentang ekonomi dan tagar ini, kasihan rakyat disuguhi permainan tidak jujur para elite," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/8).
Dia mengungkapkan, pemerintah masih mampu mengendalikan kenaikan daging dan telur. Sebab data resmi Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa kenaikan harga beras, telur dan daging di era Jokowi ini sangat terkendali.
-
Mengapa pergantian presiden dianggap penting untuk ekonomi? Pergantian kepemimpinan ini seharusnya bisa dijadikan momen untuk memperbaiki ketahanan ekonomi.
-
Kenapa Adam Malik terpilih jadi Wakil Presiden? Dari berbagai pertimbangan, Soeharto memilih Adam Malik mendampinginya.
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden? Pada tahun 2024, pelantikan ini akan menjadi penutup dari rangkaian Pemilihan Umum yang telah berlangsung, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
-
Kenapa Sudaryono terpilih jadi Wakil Menteri? Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melantik 2 kader Partai Gerindra sebagai wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
-
Siapa yang dianggap pasangan tepat untuk diusung Koalisi Perubahan? Anies-AHY dianggap pasangan tepat untuk diusung Koalisi Perubahan sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024
-
Siapa yang memimpin Indonesia saat pemilu pertama? Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengadakan pemilihan umum pertama sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan partisipatif.
"Apalagi kalau dibandingkan era pak SBY. Mungkin karena PKS berada di koalisi SBY, jadi dulu Pak Mardani tidak permasalahkan," ujarnya.
Politisi yang kerap disapa Uki ini juga membandingkan kenaikan tiga komoditas dasar tersebut di zaman pemerintahan Jokowi dan SBY. Dia menjelaskan, pada tahun 2010-2013, beras mengalami kenaikan sebesar 9 persen, daging 11 persen dan telur 7,4 persen.
"Sedangkan di era Pak Jokowi, beras mengalami kenaikan harga sebesar 6 persen, daging 5,75 persen dan telur 5,3 persen. Data ini adalah data resmi Kementerian Perdagangan yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
"Pengurangan subsidi listrik memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, demi mewujudkan keadilan sosial, yakni pengaliran listrik untuk 12 juta rakyat Indonesia yang belum teraliri listrik. Hasilnya, data Kementerian ESDM menyebutkan bahwa sudah lebih dari 10 juta rakyat Indonesia yang tadinya belum punya akses listrik kini sudah dapat aliran listrik pada 2017," jelas Uki.
Uki juga menyinggung data BPS bahwa telah terjadi peningkatan daya beli yang konsisten sehingga kenaikan harga tidak menyurutkan belanja dan konsumsi masyarakat.
"Pasar nggak pernah sepi, daging, beras, telur semua tetap dibeli masyarakat. Ini mencerminkan data BPS yang menyebutkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat dari tahun ke tahun di zaman pak Jokowi, bahkan tercatat Lebaran kemarin belanja masyarakat meningkat 20% dari belanja lebaran tahun lalu," katanya.
Oleh karena kondisi ekonomi yang baik, Uki menilai tagar 2019 ganti presiden yang dibentuk oleh Mardani Ali Sera itu bukan soal ekonomi, melainkan politik.
"Pak Mardani mungkin jarang ke pasar dan tak paham data, jadi ngawur. Kalau telur 11 ribu, bisa marah peternak ayam dan distributor pakan. Tagar 2019 ganti presiden itu menurut saya bukan tentang kondisi ekonomi, tagar itu tentang syahwat politik kelompok tertentu yang tidak berani jujur," tutup Uki.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pria yang juga Ketum PKB menegaskan tradisi di internal partainya itu yang harus dipertahankan sebab tantangan politik di era terkini sudah tidak lagi mudah.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan Indonesia tetap harus waspada meski ketahanan ekonomi domestik dianggap resilience.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaDia pun mengapresiasi partai politik (parpol) maupun politisi yang menghabiskan uang tak sedikit untuk kampanye.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, heboh pernyataan Prabowo yang mempersilakan masyarakat menerima duit 'serangan fajar'.
Baca SelengkapnyaSelain itu, ditengarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaCak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.
Baca SelengkapnyaMenurut Said, memilih pemimpin karena iming-iming materi hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kapasitas.
Baca Selengkapnya"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, bahwa PKB adalah visi kebangsaan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
Baca Selengkapnya