PKS Duga Revisi UU Pemilu Bakal Dilakukan Jelang 2024

Merdeka.com - RUU Pemilu sudah ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU itu batal dibahas dalam waktu dekat karena pemerintah tidak sepakat.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menduga revisi terhadap UU Pemilu bakal dilakukan. Ketika tahun-tahun mendekati Pemilu 2024. Atau di masa terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habib menilai, bakal ada perubahan sikap terhadap revisi UU Pemilu ini.

"Ini kita duga-duga ya ini periode terakhir dari bapak (presiden) kita, kita lihat saja. Sekarang masih hangat coba lihat tahun terakhir kita liat suasana akan berbeda," kata Aboe saat Rakernas PKS di Jakarta, Kamis (18/3).

Ia mengatakan, sikap mengenai ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen tentunya akan muncul lobi-lobi dari partai-partai.

"Sikap ini kan masih loba lobi, dan loba lobi masih di penghujung kita lihat saja," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Namun, PKS akan bersikap mengenai ambang batas ini mengambil jalan tengah. Supaya bisa merangkul banyak pihak.

"Kita sebagai partai di luar pemerintahan akan mengusulkan ide-ide yang bisa merangkul banyak pihak. Kayak persentase presiden threshold, parlemen threshold, kita ambil jalan tengah," katanya.

Sebelumnya ambang batas pencalonan presiden memang beragam, ada yang tetap 20 persen, ada juga yang minta dikurangi bahkan di-nolkan. Sementara untuk ambang batas parlemen ada yang meminta tetap 4 persen, ada juga yang meminta dinaikan.