PKS Dukung Rencana Revisi UU ITE

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mendukung wacana pemerintah menginginkan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sukamta mengatakan, wacana itu sejalan dengan usulan PKS beberapa tahun terakhir agar revisi UU ITE masuk program legislasi nasional. Namun, selalu kandas karena kurangnya dukungan di DPR.

"Kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU ITE. Dari sisi masyarakat hal ini tentu bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat," ujar Sukamta kepada wartawan, Selasa (16/2).

Namun, menurutnya dari sisi pemerintah revisi UU ITE agak terlambat. Jika dibahas antara pemerintah dan DPR akan butuh waktu satu sampai dua tahun pembahasan dan diprediksi selesai di 2023 atau 2024. Ia pun berharap revisi UU ITE tidak hanya menjadi langkah politik kosong belaka.

"kemungkinan UU ITE yang sudah direvisi baru bisa diterapkan pada tahun 2023 atau 2024 di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. Jadi jangan sampai revisi UU ITE ini nantinya hanya move politik kosong belaka," kata Sukamta.

Menurut Sukamta, awalnya UU ITE sangat mulia awal pembahasan untuk memberikan kepastian hukum para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya. Namun berjalan seiring waktu, UU ITE lebih kental nuansa hukum pencemaran nama baik daripada transaksi ekonomi bisnis.

"Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dianggap pasal karet dan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi masyarakat, hingga banyak korban berjatuhan. Banyak orang dilaporkan, ditangkap dan ditahan karena menyampaikan pendapatnya di internet," kata Sukamta.

Saat UU ITE direvisi pada 2016, direvisi beberapa hal yaitu pemblokiran situs internet, right to be forgotten, penyadapan, penyidikan, dan termasuk pasal pencemaran nama baik yang dikurangi maksimal ancaman pidana penjaranya dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Saat itu, PKS dan PAN menginginkan pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang karena sudah diatur di KUHP. Namun mayoritas fraksi menginginkan pasal tersebut tetap dipertahankan dengan pengurangan maksimal ancaman pidana penjara agar tidak ada lagi kriminalisasi dengan penahanan sebelum putusan hukum tetap dari pengadilan.

"Pada implementasinya, ternyata masih banyak proses hukum kasus pencemaran nama baik di lapangan yang tidak sesuai dengan spirit revisi tersebut. Malah terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoax dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet. Ya semoga ke depannya revisi UU ITE bisa memberikan kejelasan hukum berasaskan keadilan. InsyaAllah kami fraksi PKS akan mengawalnya demi masa depan dunia digital dan kedewasaan demokrasi kita," pungkas Sukamta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut, Undang-undang ITE dibuat agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dia meminta pelaksanaan undang-undang ITE tidak menimbulkan rasa ketidakadilan ketika menjerat orang.

"Saya paham undang-undang ITE semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif, tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," katanya dalam rapim TNI-Polri, Senin (15/2).