PKS ingin ambang batas parlemen 4 persen di RUU Pemilu

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan ambang batas perolehan suara minimal partai politik untuk menentukan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi 4 persen. Besaran ambang batas 4 persen dapat memberikan kesempatan bagi partai kecil dan partai baru untuk berkontribusi di DPR.

"Kalau parliamentary threshold, kami sepakat ya minimal sama yang dulu kalaupun naik 4 persen jadi tidak secara tinggi," kata Wakil Ketua Dewan Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).

Sementara untuk ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, PKS masih mengkaji sejumlah usulan. Sebab, pemerintah mengusulkan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR.

Sementara, sejumlah fraksi partai mengusulkan ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen dalam menjadi nol persen dalam RUU Pemilu.

"Untuk threshold presiden kami masih mengkaji apakah antara 0 persen atau sama seperti dulu. Tapi kalau 30 persen kami tidak setuju, karena 30 persen itu nanti akan menghadirkan calon yang hanya akan ada dua kontestan," terangnya.

Hidayat beranggapan, diterapkannya ambang batas pencalonan presiden akan menimbulkan dampak politik. Misalkan, presiden yang terpilih tanpa gabungan partai politik dikhawatirkan mendapat dukungan politik yang minim.

"Karena tentu harus kaji lebih lanjut tentang dampak politis ke depannya terutama legitimasi presiden terpilih kalau dia memang dipilih tapi dukungan politik sangat rendah ya dikhawatirkan kemampuan dia untuk melaksanakan amanah sebagai presiden mungkin akan mendapatkan kendala," pungkasnya.