Follow
PKS ingin aturan menteri gabung timses capres diperketat
Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai harus ada regulasi yang lebih ketat untuk mengatur keterlibatan menteri dalam tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini menyikapi masuknya sejumlah nama menteri kabinet kerja dalam tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Jadi memang permasalahan kayak gini perlu kita pertegas nanti. UU politik, UU Pemilu harus lebih strict (ketat) lagi nanti khususnya di wilayah petahana," kata Abu Bakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).
Masuknya beberapa menteri Kabinet Kerja dianggap bakal menguntungkan Jokowi-Ma'ruf dalam rangka pemenangan di Pilpres 2019. Untuk itu, dia berharap ada perubahan-perubahan dalam UU Pemilu untuk mempertegas posisi menteri yang terlibat dalam tim kampanye.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan asas pemilu? Asas pemilu Indonesia adalah pedoman yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Apa saja yang diatur dalam masa kampanye Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan Pilkada KPU telah menetapkan jadwal tahapan dengan runtut dan jelas. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 29 hari, mulai dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
"Nampaknya sih (banyak menguntungkan petahana)," ujarnya.
Meski begitu, Aboe Bakar tidak mendesak menteri-menteri tersebut mundur dari jabatannya atas dasar etika politik serta kekhawatiran memakai fasilitas negara untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Pihaknya menyerahkan penilaian kepada masyarakat.
"Nanti rakyat yang akan menilai, mana yang lebih banyak menggunakan fasilitas negara dan mana yang tidak. Nanti rakyat yang akan menilai. Dia akan tahu mana yang benar-benar sudah starting dengan start gaya motornya atau lainnya itu sudah mulai terasa," ujarnya.
Diketahui, beberapa nama menteri dan pembantu presiden masuk dalam TKN Jokowi-Ma'ruf. Mereka adalah Wapres Jusuf Kalla, Seskab Pramono Anung dan Menko PMK Puan Maharani, termasuk Menkeu Sri Mulyani. Namun Sri Mulyani menyatakan batal bergabung karena akan fokus mengurus APBN.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca Selengkapnya
Saat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca Selengkapnya
Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu
Baca Selengkapnya
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya
Cak Imin berharap Lemhannas tetap independen dan tidak partisan karena Andi Widjajanto gabung TPN Ganjar.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN mengklaim sejauh ini tidak memobilisasi pejabat publik yang masih berafiliasi dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Koalisi Perubahan mengungkap alasan tidak mau terburu-buru membentuk tim pemenangan. Apa itu?
Baca Selengkapnya
Menurut Syaikhu ada beberapa nama yang masih dipertimbangkan.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi dan para wakil menteri yang baru dilantik bekerja optimal dan tidak sibuk mengurusi pemilu.
Baca Selengkapnya
Tim hukum ini akan terus mendampingi guna menghalau kampanye hitam salah satunya.
Baca Selengkapnya
Namun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca Selengkapnya