Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Jaksa Agung jangan kerja untuk alat pukul politik

PKS: Jaksa Agung jangan kerja untuk alat pukul politik Jokowi lantik Jaksa Agung. ©rusman/setpres

Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan sah saja jika mantan Politikus NasDem HM Prasetyo jadi Jaksa Agung. Menurut dia, tidak ada UU yang melarang mantan politikus atau anggota DPR jadi Jaksa Agung.

Namun Jazuli mengakui ada kekhawatiran dari masyarakat karena politikus jadi Jaksa Agung. Prasetyo dikhawatirkan bisa diintervensi oleh partainya.

"Karena nanti kerjanya tidak objektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Kami dari Fraksi PKS kan tidak mungkin tanpa sebab lalu main dibatalin saja karena hukum kita ini kan hukum praduga tidak bersalah," ujar Jazuli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/11).

Orang lain juga bertanya?

Jazuli hanya bisa berharap agar Prasetyo bisa profesional dalam mengemban tugas di Kejaksaan. Dia minta agar Jaksa Agung tidak bekerja untuk kepentingan politik.

"Kami berharap agar jaksa agung bekerja secara profesional untuk menegakkan supremasi hukum secara benar tidak bekerja atas pesanan politik, tidak bekerja untuk kepentingan politik dan tidak bekerja untuk alat pukul politik. Karena jika begitu akan merusak sendi-sendi politik yang sudah dibangun," tegas dia.

Jazuli tak mau menuduh jika ada pesanan tertentu pengangkatan Prasetyo jadi Jaksa Agung. Dia hanya menjamin jika DPR bakal mengawasi kinerja dari Prasetyo.

"Kami tidak mungkin memberhentikan tanpa alasan jelas. Jadi kita beri kesempatan saja Jaksa Agung ini bekerja dengan baik, bekerja profesional tentu kami juga kader PKS yang ada di komisi III akan mengawasi mitranya tersebut," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya
Kejagung Siap 'Sikat' Jaksa yang Mencoreng Institusinya

Kejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Ada Masalah Etika Saat KPK Memeriksa Hasto PDIP
Pengamat Nilai Ada Masalah Etika Saat KPK Memeriksa Hasto PDIP

Kusnadi berada di lantai dasar ketika Hasto sedang menjalani pemeriksaan

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP
Reaksi Jokowi Soal Agus Rahardjo Dilaporkan ke Bareskrim Usai Bilang Intevensi Kasus e-KTP

Menurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024
Jaksa Agung Wanti-Wanti Jaksa Tunda Periksa Capres hingga Caleg Terkait Laporan Korupsi Selama Pemilu 2024

Pemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.

Baca Selengkapnya
Guru Besar UI: Hukum Digunakan untuk Melanggengkan Kekuasaan
Guru Besar UI: Hukum Digunakan untuk Melanggengkan Kekuasaan

Sulis menyinggung pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah akan dihadapkan dengan hukum.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana
Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana

Hasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.

Baca Selengkapnya
ST Burhanuddin Bersih-Bersih Kejagung: Jujur, Masih Ada Jaksa yang Nakal
ST Burhanuddin Bersih-Bersih Kejagung: Jujur, Masih Ada Jaksa yang Nakal

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.

Baca Selengkapnya
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung
Putusan MK: Anggota Parpol Harus Mundur Minimal 5 Tahun Sebelum Jadi Jaksa Agung

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan
Agus Rahardjo Dipolisikan usai Ungkap Intervensi Jokowi, PDIP: Buktikan Dengan Tes Kebohongan

PDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer
Kejagung: Kalau Ada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan Tidak Netral di Pilkada akan Kita Jewer

Pihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.

Baca Selengkapnya
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik
Hasto Duga Ada Perpecahan di Kabinet Jokowi, PSI: Jangan Memperkeruh Suasana Politik

Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.

Baca Selengkapnya