PKS Jatim restui 13 daerah yang menggelar Pilkada
Merdeka.com - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku telah merekomendasi 13 bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di 13 daerah dari 19 kabupaten dan kota yang ada di provinsi timur Pulau Jawa ini, pada Pilkada serentak bulan Desember 2015 mendatang.
Ketua DPW PKS Jawa Timur, Hamy Wahjunianto menyebut, 13 daerah yang telah mendapat restu partainya di antaranya Kabupaten Tuban, Sidoarjo, Jember, Ngawi, Lamongan, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Trenggalek, Ponorogo, Mojokerto dan Sumenep.
Sementara enam sisanya, masih memiliki kendala. "Tapi mudah-mudahan, sebelum tanggal 28 Juli (batas akhir pendaftaran di KPU) semua sudah selesai. Seperti di Surabaya, misalnya. Karena masih ada persoalan mendapat calon yang sebanding dengan Tri Rismaharini, kita belum memutuskan siapa yang akan maju di Pilwali Surabaya," kata Hamy, Minggu (26/7).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
Sementara bagi 13 daerah yang sudah mendapat rekomendasi PKS, Hamy mengaku memberi kemudahan bagi bakal pasangan calon untuk tidak repot datang ke Kantor DPP PKS di Jakarta atau ke DPW Jawa Timur yang ada di Surabaya.
"Rekomendasi 13 daerah sudah turun, dan itu kita serahkan sendiri secara langsung. PKS adalah satu-satunya partai yang tidak perlu ke DPP untuk mendapat restu, cukup di DPD saja. Dan, PKS siap memberikan dukungan penuh untuk pasangan ini. PKS akan all out memenangkan pasangan calon yang kita usung," tegasnya.
Seperti calon pasangan untuk Kabupaten Sidoarjo misalnya, yaitu Usman dan Tan Mei Hwa atau Hajjah Tan Mei yang akan bertarung melawan incumbent Saiful Illah dari PKB, PKS menyerahkan sendiri surat rekomendasi kepada yang bersangkutan.
"Senin besok, rencananya mereka (Usma dan Tan) akan mendaftar ke KPU Sidoarjo," katanya.
Disebutkannya, Usman- Tan Mei ini, baru sekali bertemu dengan para petinggi PKS, namun hasil final, rekomendasi langsung diberikan, meski pada Pilkada sebelumnya, PKS mendukung pasangan Saiful Illah-Hadi Sutjipto.
"Di Sidoarjo, Pak Saiful sudah kuat, dan Abah Usman ini, juga lawan yang kuat. Jadi kita memang harus mencari pasangan yang sama-sama kuat. Seperti di Surabaya, kita sampai hari ini belum menemukan calon yang sebanding dengan Risma."
"Tapi mudah-mudahan enam daerah, termasuk Surabaya, segera mendapat rekom sebelum tanggal 28 Juli," tandasnya. (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi bahkan pelatihan-pelatihan terhadap figur-figur yang akan dimajukan di Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPKB menyerahkan surat dukungan kepada dua calon gubernur-calon wakil gubernur dan dua calon bupati-calon wakil bupati untuk bertarung pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaManuver KIM Plus membuat PDIP kesulitan mengusung kader mereka di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.
Baca SelengkapnyaPDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaSetelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masih ada beberapa daerah yang harus melakukan PSU.
Baca SelengkapnyaMenurut Ribka, banyak calon Kepala daerah PDI Perjuangan ditinggalkan partai politik.
Baca SelengkapnyaKPU Sumut memperpanjang masa pendaftaran hingga 4 September 2024.
Baca SelengkapnyaPartai yang dipimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini hanya membutuhkan sembilan kursi lagi.
Baca SelengkapnyaPKB tidak harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah pada sebelas kabupaten/kota itu.
Baca SelengkapnyaDi antaranya, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Kota Semarang
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah berharap Pilkada kandidat melawan kotak kosong ini tidak terjadi karena tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi.
Baca SelengkapnyaPemungutan suara susulan salah satunya karena musibah banjir.
Baca Selengkapnya