PKS: Jokowi terlalu sering blusukan & bagi-bagi sumbangan tak jelas
Merdeka.com - Wakil Ketua fraksi PKS DPR Zulkiflie Mansyah menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam seratus hari pemerintahannya terlalu sering blusukan. Hal itu dinilainya adalah tindakan pemborosan waktu dan tenaga.
"Jokowi terlalu sering menghubungi masyarakat dan bagi-bagi sumbangan. Menurut BPK anggarannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Zulkiflie di sela-sela rapat kerja PKS di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).
Lanjut dia, tindakan Jokowi menyumbang traktor untuk petani saat blusukan di beberapa daerah juga tidak mampu menyelesaikan persoalan pertanian. Apalagi traktor tersebut bukan produksi industri dalam negeri.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
"Jokowi saat di blusukan di beberapa tempat dengan bagi-bagi traktor. Ekonomi tidak akan kuat tanpa pembangunan industri dan itu (traktor) bukan produk industri nasional," terang dia.
Dia menyarankan agar Jokowi lebih mengutamakan perhatiannya untuk membangun industri dalam negeri. Lewat itu, Jokowi jika akan memberi sumbangan tidak perlu memakai produk asing.
"Boleh (memberi sumbangan), tapi pakai produk dalam negeri," pungkas dia.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaHasto menilai hal itu membuktikan antara Ganjar dan Presiden Jokowi terbiasa untuk melakukan blusukan yang juga menjadi kebiasaan para kader-kader banteng.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaMerespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca SelengkapnyaMenurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca Selengkapnya