PKS: Kalau pemerintah bilang duitnya habis, DPR jangan tersinggung
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan dana aspirasi merupakan salah satu cara untuk mendukung pembangunan di daerah.
"Ini program untuk mem-backup daerah," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, di Aula serbaguna kompleks JAR DPR, Kalibata, Jaksel, Kamis (25/6).
Secara lembaga, Jazuli mengatakan PKS mempersilakan program aspirasi diselesaikan sesuai dengan kesepakatan terbaik. Dia meminta kepada DPR agar tidak tidak merasa sensitif terhadap permasalahan yang terjadi di kemudian hari yang berkaitan dengan duit.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
"Kalau nanti pemerintah bilang duitnya habis, DPR jangan tersinggung. Karena ini berurusan dengan pembangunan," imbuhnya.
Tidak hanya itu, Jazuli pun menegaskan agar DPR tidak bersentuhan sama sekali dengan duit aspirasi.
"Uang itu nanti langsung berurusan dengan daerah. DPR tidak boleh bersentuhan dengan duit itu. Itu urusan pemerintah dengan daerah, DPR hanya penyampai aspirasi," imbuhnya.
Sebagai kader partai politik, dia ingin dalam persoalan program aspirasi yang telah disahkan oleh DPR tidak terdapat permainan panggung politik. Walaupun dirinya melihat selama ini masih banyak panggung politik.
"Enggak boleh ada panggung politik," tutup Jazuli.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Zulhas adalah orang yang suka sedekah.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaPDIP menegaskan menghindari pola transaksional dan pembagian sumber daya ekonomi dalam membangun koalisi politik.
Baca SelengkapnyaPDIP melakukan rapat terbatas dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya