Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Kembali Kritik Pemerintah Bikin Bingung Soal New Normal di Tengah Pandemi Corona

PKS Kembali Kritik Pemerintah Bikin Bingung Soal New Normal di Tengah Pandemi Corona Pemprov DKI akan denda warga tak pakai masker. ©2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan pemerintah kembali membuat bingung masyarakat maupun pemerintah daerah. Pernyataan yang dimaksud adalah wacana untuk hidup normal dengan gaya baru atau disebut 'new normal', di saat upaya semua pihak melawan pandemi Covid-19.

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang berdamai dengan virus corona. Jokowi menyebut masyarakat dapat kembali beraktivitas normal menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

"Melontarkan wacana New Normal di tengah masyarakat dan Pemda sedang berjuang melawan Covid-19 membingungkan," ujar Mardani kepada wartawan, Minggu (17/5).

Orang lain juga bertanya?

Tidak Jelas Penanganan Corona

Anggota Komisi II DPR ini menilai, pernyataan tersebut membuat bingung. Sama halnya dengan larangan mudik yang tidak jelas.

"Sama bingungnya dengan ketidakjelasan larangan mudik dengan izin bepergian dengan pesawat terbang. Hentikan usaha merepotkan dan memberatkan Pemda dan masyarakat," kata Mardani.

Menurut Mardani, berubah-ubahnya kebijakan terjadi karena pemerintah tidak memiliki langkah jelas dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Cermin ketidakjelasan langkah penanganan corona," ucapnya.

Imbauan Jokowi

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat ini belum berencana melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Tetapi pemerintah saat ini terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.

"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5).

Mantan Wali Kota Solo juga menjelaskan nantinya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Tetapi harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Sebab itu kata Jokowi, jadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," ucapnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Covid-19 Kembali Muncul di Solo
Kasus Covid-19 Kembali Muncul di Solo

Meskipun Covid-19 yang muncul saat ini sudah tidak berbahaya seperti dulu.

Baca Selengkapnya
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong
Dharma Berapi-api Saat Ditanya Ridwan Kamil Soal Covid-19: Semua Itu Hanya Omong Kosong

Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya
PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi
PKS Sebut Pembahasan IKN Buru-Buru, Masih Bisa Dikoreksi

PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Muncul Tagar Peringatan Darurat Usai RUU Pilkada, Istana: Itu Kebebasan Berekspresi
Muncul Tagar Peringatan Darurat Usai RUU Pilkada, Istana: Itu Kebebasan Berekspresi

Tak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan dengan sorotan internasional terhadap viralnya tagar 'Peringatan Darurat'.

Baca Selengkapnya
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, PKS Dorong Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, PKS Dorong Pemerintah Perhatikan Kelas Menengah

PKS berikan catatan terkait perubahan peraturan soal Tapera tersebut.

Baca Selengkapnya
Disebut Terlalu Normatif di Debat Perdana Pilgub DKI, Ridwan Kamil: Super Serius Hayuk Aja!
Disebut Terlalu Normatif di Debat Perdana Pilgub DKI, Ridwan Kamil: Super Serius Hayuk Aja!

Ridwan Kamil (RK), merespons Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menyebut debat cagub-cawagub Jakarta masih terlalu normatif.

Baca Selengkapnya
Anas Urbaningrum Sentil Jargon Perubahan Koalisi Anies: Apa yang Mau Diubah?
Anas Urbaningrum Sentil Jargon Perubahan Koalisi Anies: Apa yang Mau Diubah?

Anas Urbaningrum menyatakan PKN tidak terpengaruh jargon koalisi dalam menentukan dukungan ke Capres.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Sindir Kekuasaan Mengatur Hukum, Anies: Kita Memang Perlu Perubahan di Negeri Ini
Sindir Kekuasaan Mengatur Hukum, Anies: Kita Memang Perlu Perubahan di Negeri Ini

Anies mengakui memang tidak mudah melakukan perubahan tersebut dan menghadapi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya