PKS Khawatir Jual Beli Blangko e-KTP Online Pintu Kecurangan Pemilu 2019
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir dengan kasus jual beli blanko e-KTP di pasar online. Menurut dia, kasus ini bisa menjadi gerbang kecurangan Pemilu 2019.
"Bisa tapi saya tidak mau suudzon. Karena pertama jumlahnya sepertinya tidak besar dan rata-rata itu untuk orang kecil," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).
Mardani menilai, masalah ini tidak bisa dianggap sederhana. Pasalnya, ada lebih dari satu toko yang menjual blanko e-KTP.
-
Siapa yang mengklaim meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"Jadi menurut saya enggak bisa ini dijawab dengan 'ini udah ketangkap'. Jangan pernah mencari siapa yang salah, tetapi cari dimana letak kesalahannya. Dari situ baru ketahuan konstruksi kasusnya," ungkapnya.
"Misalnya ternyata si orang ini ternyata puncak gunung es. Pucuknya ketangkap tapi gunung es besarnya enggak ketangkap. Itu namanya kita enggak menyelesaikan masalah," sambungnya.
Karena itu, dia menyarankan adanya audit untuk melihat akar masalah penjuapan blanko online itu. Hal itu, lanjut dia, dilakukan agar masyarakat paham dan bisa segera melaporkan jika ada kejadian serupa.
Sebelumnya, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arief Fakrulloh mengaku telah mengantongi identitas pelaku penjualan blangko e-KTPonline. Kata dia, pelaku itu adalah anak dari eks Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Lampung.
"Tidak ada sistem yang jebol ini ada tindak pidana umum. Dimana ada seorang anak mengambil blanko yang dibawa oleh anaknya yang kebetulan Kepala Dinas Dukcapil di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Ayahnya sekarang sudah pensiun. Ini blangko yang dicetak Februari dan dikirim ke daerah Maret," kata Zudan di dalam Rapat Komisi II, Kamis (6/12).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.
Baca SelengkapnyaAndika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengungkap dugaan potensi kecurangan PPLN di Malaysia
Baca SelengkapnyaKPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo-Gibran langsung mengirimkan tim ke Malaysia untuk mencari faktanya.
Baca SelengkapnyaDPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.
Baca SelengkapnyaTarigan, tokoh masyarakat di Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur mengaku kesal.
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKPU RI meminta bantuan terhadap Satgas Cyber, Badan Siber Sandi Negara (BSSN) serta BIN terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai kebocoran data pemilih merupakan keteledoran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Baca SelengkapnyaDiketahui, wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Ada usulan Pilkada dimajukan September dari semula digelar November 2024.
Baca SelengkapnyaKPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.
Baca Selengkapnya