PKS klaim tak pernah minta mahar politik ke calon kepala daerah
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim tidak pernah meminta mahar politik kepada seseorang sebagai syarat mendapatkan dukungan di Pilkada. Sekretaris Bidang Polhukam PKS Suhudalynudin mengatakan partainya tidak pernah menanyakan kesiapan uang kepada calon kepala daerah yang ingin maju di Pilkada.
"Ada batasan biaya yang digubakan. Kekurangan dari mana? Dari mesin politik, dari kader partai. Karena pengalaman di PKS kita mencalonkan kandidat itu tidak pernah berpikir apakah dia punya duit atau tidak," kata Suhudalynudin di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1).
PKS, kata dia, biasanya akan menggerakkan mesin partai jika ada calon potensial tidak memiliki biaya untuk proses pemenangan Pilkada.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa tugas utama PPK Pilkada? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi:Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap.Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan.Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
"Kita sangat mengandalkan mesin politik untuk bisa menutup apa yang menjadi kebutuhan biaya kampanye. Pengalaman selama ini efektif dan bisa sangat mungkin apalagi didukung sistem," ujarnya.
Suhudalynudin menegaskan PKS juga tidak pernah membuat transaksi politik dengan calon kepala daerah, termasuk jabatan di pemerintahan jika menang di Pilkada.
"Tapi apakah dalam batas wajar dan tak ada transaksi di dalamnya saya pikir masih dimungkinkan. Buat kami tak ada istilah transaksi politik itu," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pria yang juga Ketum PKB menegaskan tradisi di internal partainya itu yang harus dipertahankan sebab tantangan politik di era terkini sudah tidak lagi mudah.
Baca SelengkapnyaPKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaKetum PAN Janji Tak akan Minta Proyek ke Calon Kepala Daerah bila Menang Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKhoirudin bilang ia bakal fokus di DPRD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaTiga nama itu merupakan kader PKS. Tidak ada tokoh dari luar PKS.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Deddy Sitorus menyatakan, keputusan itu bentuk kemenangan melawan oligarki.
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaAnggota dipersilakan menggunakan hak pilih secara individu, bukan mengatasnamakan PKBB. Jika ketahuan memakai embel-embel PKBB akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaSebagai partai pemenang di pileg 2024 PKS ingin kadernya menjadi cagub atau cawagub.
Baca SelengkapnyaPKS mengaku tidak menargetkan dapat jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaTingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto menyampaikan terima kasih kepada MK.
Baca Selengkapnya