PKS: Koalisi harus Turuti Perintah Jokowi, Manuver Penundaan Pemilu harus Berakhir
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak lagi bicara soal penundaan pemilu. Sikap Jokowi yang akhirnya tegas menolak penundaan pemilu diapresiasi.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut, akhirnya Jokowi menyampaikan pernyataan yang tidak bersayap. Penegasan oleh presiden sudah ditunggu
"Bagus sekali. Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari istana," ujar Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/4).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Jokowi berusaha agar tetap berkuasa? 'Diawali upaya untuk memperpanjang kekuasaan, dimulai dari upaya untuk menambah massa jabatan tiga periode, menambah massa jabatan 2-3 tahun, namun kedua upaya ini tidak berhasil,' ungkap dia.
Diharapkan isu penundaan pemilu bisa segera diakhiri dengan pernyataan Jokowi tersebut.
Tidak hanya itu, Jokowi juga perlu menghukum para menteri dan relawannya yang masih ngotot bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
"Semoga manuver-manuver untuk tiga periode atau penundaan pemilu segera berhenti," ujar Hidayat.
"Dan Presiden menegur atau menghukum relawan atau menterinya yang masih ngotot dengan penundaan atau tiga periode yang tak sesuai dengan arahan presiden Jokowi," tegasnya.
Para menteri Jokowi, partai politik koalisi hingga relawan pendukung Jokowi, harus menuruti perintah Jokowi. Manuver penundaan pemilu harus berakhir.
"Semua jajaran menko dan lain lain, termasuk partai koalisi dan relawan-relawan Jokowi juga," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri berhenti bicara mengenai penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi mengingatkan jajarannya tak menimbulkan polemik dan fokus bekerja.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndaak," sambung Jokowi.
Dia menekankan para menteri harus memiliki sense of crisis dan sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Jokowi memerintahkan menteri menjelaskan kepada masyarakat situasi global yang saat ini sedang sulit.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaSomasi pertama dikirim oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada tanggal 9 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaStabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaPanel menegaskan bahwa pengumuman sikap ProJo tersebut merupakan arahan langsung dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menteri dan pejabat setingkat menteri melaksanakan kampanye dengan syarat tertentu.
Baca SelengkapnyaJabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca SelengkapnyaSebab, Jokowi menilai koalisi saat ini belum final.
Baca SelengkapnyaJokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada
Baca Selengkapnya