PKS: Mendagri mending urus e-KTP ketimbang pembubaran parpol
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi siap membubarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), apabila dalam persidangan terbukti dialiri dana hasil korupsi. Terkait itu, Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini minta agar Mendagri tidak bermain opini, dan lebih fokus mengurusi persoalan kependudukan.
"Mendagri sebaiknya jangan bermain opini. Dan beri pernyataan tentang pembubaran partai politik. Karena pembubaran partai politik itu sudah ada mekanisme dan tata caranya, dan itu tidak boleh berandai-andai, tapi harus di atas dasar hukum yang pasti," kata Jazuli dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (26/6).
Karena itu, Jazuli yang juga anggota Komisi II DPR ini meminta agar Gamawan fokus kepada urusan data kependudukan yang hingga kini masih kacau balau. Terlebih lagi, kata dia, tahun depan sudah memasuki tahun pemilu.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Mengapa Kemendagri melantik Pj. Ketua TP PKK? Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketum TP PKK Nomor 012/KEP/PKK.PST/V/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj. Ketua TP PKK pada 6 Provinsi tanggal 22 Mei 2024.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"Lebih baik dia konsen urus data penduduk yang baik, jangan ada pemilik KTP ganda, karena kita sudah mau pemilu. Jangan sampai membuka celah perselingkuhan tentang data penduduk dan pemilih, yang bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum preman politik," imbuhnya.
Selain itu, Jazuli juga meminta agar Mendagri mengurusi konflik perbatasan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini.
"Dia harus konsen urus konflik perbatasan yang sudah lama enggak selesai-selesai. Pembinaan politik pada masyarakat agar rakyat paham demokrasi dan melaksanakannya dengan baik. Itu kerjaan dia yang di depan mata yang harus segera diselesaikan," tandasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Prabowo-Gibran menyindir program KTP Sakti dengan kasus mega korupsi proyek e-KTP.
Baca SelengkapnyaSekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengkritik ide Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti yang digagas Tim Ganjar.
Baca SelengkapnyaDitanya Soal Pilkada Jabar, PKB Singgung Aturan PKPU yang Membingungkan
Baca SelengkapnyaSeluruh caleg PDIP akan dikerahkan untuk menyosialisasikan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang menjadi terobosan pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaLukman juga mengaku dimintai pendapatnya soal kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.
Baca SelengkapnyaPKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca SelengkapnyaPDIP menentang cara-cara curang untuk menciptakan calon-calon boneka di dalam Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaKTP Sakti bakal bermanfaat bagi masyarakat, terutama penerima bantuan pemerintah.
Baca SelengkapnyaWakil ketua komisi II DPR itu menilai, surat edaran seharusnya hanya berlaku di internal KPU saja.
Baca SelengkapnyaKomandanTe bagian dari strategi pemenangan elektoral terpimpin secara gotong royong yang bertumpu pada mesin partai untuk memenangkan PDIP di Jawa Tengah
Baca Selengkapnya