Follow
PKS minta Andi Arief buktikan soal mahar politik Sandiaga
Merdeka.com - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring meminta kepada Sekjennya Partai Demokrat Andi Arief untuk membuktikan mengenai dugaan mahar politik dari Sandiaga Uno yang diberikan untuk PKS dan PAN sebanyak Rp 500 miliar.
Dia juga mendesak agar Andi menjabarkan terkait hal tersebut dengan rinci dan jelas.
"Jadi menurut saya pak Andi Arief aja ditanya jangan berkelat kelit ke sana kemari. Jawab dari mana sumber itu siapa yang mengatakan ada enggak uangnya," kata Tifatul di Kompleks DPR-MPR, Kamis (16/8).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang akan PDIP ajukan sebagai saksi? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
-
Siapa yang minta PPATK buka nama anggota DPR? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK tidak segan merilis nama-nama anggota dewan yang kedapatan mengakses judol.
Dia menilai, cuitan yang dilontarkan Arief adalah bentuk emosional sesaat. "Ya ini gonjang ganjing ya enggak jelas runtutannya Andi Arief ini merasa emosional waktu itu ya, saya lihat waktu itu pak prabowo baru saja memutuskan bahwa cawapresnya pak sandi saya lihat bahasa yang dikeluarkan Andi Arief adalah bahasa yang emosional," ungkap Tifatul.
Sebelumnya, dalam sebuah acara televisi, Andi Arief mengakui bahwa perkataan soal mahar tersebut diperintah partainya, Demokrat.
"Saya ingin menyatakan bahwa saya diperintah partai bicara ini," jelas Andi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Popularitas Erwin Aksa diraih usai mengungkap utang Anies Baswedan senilai Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.
Baca Selengkapnya
Sandiaga menyampaikan PPP memiliki pertimbangan dalam mengusung sosok di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Wacana duet Sandiaga-AHY di Pilpres 2024 menguat belakangan ini.
Baca Selengkapnya
JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor.
Baca Selengkapnya
Sandiaga Uno mengaku sempat berkomunikasi dengan sejumlah parpol, termasuk Demokrat.
Baca Selengkapnya
PKS tidak menutup kemungkinan untuk membentuk poros baru di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Kasus tersebut bermula dari KPK mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara yang menjerat Abdul Gafur Masud.
Baca Selengkapnya
Lima kader PDIP yang melayangkan gugatan SK DPP PDIP mengaku dijebak. Mereka pun mengungkap siapa yang menjebaknya.
Baca Selengkapnya
PKB membuka peluang untuk merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mendukung Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk Pilkada Jawa Barat
Baca Selengkapnya
KPU telah mengatur batasan mengenai sumbangan dana kampanye di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya