PKS minta calon Kapolri Budi Gunawan izinkan Polwan pakai jilbab

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy menyorot masalah jilbab polwan dan pengendalian massa pada fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1). Aboe Bakar kembali menyoal Peraturan Kapolri (Perkap) Jilbab Polwan yang tidak kunjung tuntas.

"Saya menyayangkan belum jelasnya Perkap soal jilbab sampai sekarang, padahal anggarannya sudah kami berikan. Bagaimanakah pandangan Saudara mengenai jilbab untuk Polwan? Sikap apa yang akan anda ambil terhadap Perkap Polwan jika nantinya menjabat Kapolri," tanya Aboe Bakar dalam rilis yang disampaikan merdeka.com, Kamis (15/1).

Dia menyayangkan mengapa Polri sepertinya mempersulit muslimah yang hendak menjalankan kewajiban. Padahal, kata dia, kebebasan beragama sudah diatur dalam UUD 1945 dan wajib dilaksanakan.

"Pada dasarnya berjilbab adalah bagian dari pelaksanaan kehidupan beragama, sedangkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia hal ini termasuk dalam non-derogable rights yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, berjilbab adalah bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang tidak dapat dikurangi haknya. Tentunya, aturan apapun yang dibuat di republik ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi," ujar dia.

Selain itu, Aboe Bakar juga mempertanyakan kemampuan Polisi dalam melakukan pengendalian massa. Selama ini banyak korban jatuh saat Polisi melakukan pengendalian massa. Dia berpendapat jika pengendalian massa dilakukan dengan profesional, jatuhnya korban bisa dihindari.

"Misalkan saja pada insiden pelabuhan Sape pada akhir 2011 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan puluhan terkena tembak. Ataupun penanganan demonstrasi di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada tahun 2013 kemarin yang berakhir dengan tewasnya empat warga sipil," kata Aboe.

Demikian pula pengendalian demonstrasi di Kelurahan Gambesi, Kota Ternate Selatan, lanjut dia, pada insiden tersebut sedikitnya 14 orang mahasiswa di Ternate mengalami luka tembak peluru di kaki dan pinggang tolak kenaikan BBM. Tidak hanya itu, seorang wartawan harian surat kabar lokal juga terkena tembakan polisi di bagian pinggang kanan saat melakukan peliputan.

"Itu semua seharusnya bisa dihindari, apabila penanganannya dilakukan secara profesional," pungkasnya.