PKS minta Jokowi tunda kenaikan harga BBM & TDL karena bebani rakyat

Merdeka.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di awal tahun 2017. Kenaikan BBM itu sendiri berlaku sejak hari ini, 5 Januari 2017 dengan nilai kenaikan 300 per liter di semua daerah.

Sedangkan kenaikan TDL sudah berlaku sejak 1 Januari 2017, namun ada penambahan satu golongan tarif baru yakni rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Di mana golongan tarif ini dulunya masuk golongan tarif R-1/900 VA.

Akibat kenaikan itu sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami ‎pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017.

Menyikapi hal tersebut, Fraksi PKS DPR RI dengan tegas menyatakan keberatan dan meminta pemerintah segera mengevaluasi kembali dengan menimbang kondisi masyarakat saat ini.

"Sikap Fraksi PKS ini konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (5/1).

Jazuli menilai, jika melihat realitas tersebut sangatlah tidak bijak pemerintah membebankan ekonomi kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL tersebut.

"Untuk itu, Fraksi PKS meminta kepada Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil," ujarnya.

Menurut anggota Komisi I ini, sebelum membuat kebijakan kenaikan harga-harga pemerintah seharusnya fokus meningkatkan fundamental kesejahteraan rakyat.

"Harusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani," ucap dia.

Bukan hanya itu, dikatakan dia jika pemerintah tetap ngotot meneruskan kebijakan tersebut dalam kondisi seperti ini maka jelas kebijakan menaikkan beberapa harga itu menjadi 'kado pahit' bahi masyarakat di awal tahun 2017.