PKS minta KPU dan Bawaslu yang putuskan penghentian kampanye di Sulteng
Merdeka.com - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai kampanye Pilpres 2019 tidak perlu dihentikan. Hal itu, menanggapi pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengusulkan kampanye pilpres di Sulawesi Tengah (Sulteng) dihentikan sementara.
"Kalau menurut saya sih persoalannya bukan pada menghentikan kampanye, kalau kampanye berhenti terus enggak diapa-apain juga ngapain," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10).
Menurutnya jika ingin menjaga perasaan masyarakat yang terdampak bencana sebaiknya diserahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, kata dia, itu adalah wewenang dua lembaga penyelenggara pemilu itu. Meski begitu, Jazuli tak keberatan jika ada penghentian kampanye di Sulteng.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju? 'Pak Andika bagus, kemudian dari segi perfom, pernah sama-sama [tugas]. Saya Kapolres beliau Komandan Paspampres, tak perlu risaukan, demokrasi harus rangkulan dan perbedaan merupakan rahmat yang harus dijalankan sama-sama,' ungkapnya.
-
Bagaimana PKB memutuskan soal Pilkada Sumut? 'Nanti tanya Desk Pilkada, saya sebagai ketua umum tidak ikut-ikut urusan, karena semuanya diatur oleh Desk Pilkada, Pilkada nanya Desk Pilkada deh saya tidak ikut-ikut,' tegasnya.
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
"Kalau itu mungkin, maksudnya demi menjaga perasaan yang kena musibah, supaya jangan merasa dieksploitasi, itu saya kira silakan KPU dan Bawaslu ya yang nangani itu ya, kan KPU penyelenggaranya," ungkapnya.
Anggota Komisi I DPR ini menilai, seharusnya yang tidak diperbolehkan adalah memanfaatkan musibah untuk kepentingan masyarakat.
"Yang tidak boleh itu menggunakan musibah yang ada di situ untuk kepentingan salah satu calon padahal bantuannya dari negara itu yang enggak boleh," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan kegiatan kampanye partai politik dihentikan sejenak. Saran tersebut khusus untuk lokasi yang terkena dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Saya berpendapat dan menyarankan agar untuk sementara waktu paling tidak untuk Sulawesi Tengah, Palu, Donggala, dan sekitarnya itu kegiatan kampanye pemilu dihentikan," kata SBY dalam keterangan resminya, Minggu (30/9).
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Jawa Tengah menilai seorang presiden dilarang melakukan kampanye untuk peserta pemilu
Baca SelengkapnyaPublik pun menyoroti sikap tersebut, yang dinilai perlu adanya langkah cuti untuk kepala negara saat berpartisipasi dalam kampanye.
Baca Selengkapnya"Pernyataan Pak Jokowi itu, memang blunder. Menurut kita kepala negara tidak seharusnya menyatakan seperti itu," kata Ketua TKD AMIN, Rahmat
Baca SelengkapnyaSalah satunya, Prabowo terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta serta Ahmad Lutfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng
Baca SelengkapnyaNama Kaesang santer disebut-sebut maju pilkada serentak 2024 ini. Tetapi, putusan MK berkaitan usia paslon membuat rencana tersebut batal.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaPartai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaBahkan menteri kabinet juga diperbolehkan untuk kampanye selama melakukannya saat cuti.
Baca SelengkapnyaProses hukum terhadap calon kepala daerah akan ditunda hingga perhelatan Pilkada selesai.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.
Baca Selengkapnya