PKS minta kritik SBY terhadap Jokowi jangan dilabeli 'curhat'

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belakangan ini sering mengkritisi kebijakan pemerintah. Hidayat menegaskan, apa yang dilakukan SBY bukanlah curhat.

"Menurut saya itu bukan curhat, itu hak warga negara menyampaikan pendapatnya sebagaimana yang lain menggunakan medsos," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/2).

Di era demokrasi, tegas Hidayat, semua orang bebas menyampaikan pendapatnya. Apalagi SBY yang notabene pernah menjabat presiden selama dua periode memiliki segudang pengalaman.

Wakil Ketua MPR ini menyayangkan adanya pihak-pihak yang justru menggunakan media sosial untuk menyebar fitnah, mendukung gerakan menyimpang atau yang lainnya. Berbeda dengan SBY, kata dia, yang bersedia meluangkan waktu untuk mengkritisi pemerintah agar ke depannya lebih baik.

"Jadi kalau ada pihak yang mempunyai komitmen untuk kebaikan bangsa dan negara, jangan direndahkan sebagai curhat. Beliau punya hak, apalagi presiden dua periode, tentu sebagai negarawan yang layak didengar. Saya berharap Pak Habibie bersuara, Bu Megawati bersuara, jangan dilabeli sebagai curhat," tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belakangan getol menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah. SBY muncul mulai dari geram karena kritiknya dianggap mengganggu pemerintah hingga meminta Presiden Jokowi menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).