PKS nilai parpol koalisi Jokowi ngotot gugat ke MK karena JK Cawapres ideal Jokowi
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Jusuf Kalla adalah calon wakil presiden ideal untuk Joko Widodo. Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian mengatakan partai koalisi pendukung Jokowi berupaya melakukan gugatan soal masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu ke MK.
"Pak JK itu cawapres ideal. Makanya kemarin Hanura mengajukan judicial review agar Pak JK bisa dicalonkan lagi," kata Pipin di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/7).
Meski demikian, Pipin menegaskan, PKS akan tetap mendorong agar Pemilu 2019 ganti presiden. Menurutnya, kemenangan di Pilpres 2019 punya dampak besar ketimbang Pilpres 2014 lalu.
-
Siapa pemenang Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi suara nasional, pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, berhasil masuk sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara lebih dari 85 juta suara atau 55,50% dari total suara sah yang masuk.
-
Siapa yang diusung PKS untuk Pilgub Jakarta 2024? 'Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024,' kata Syaikhu.
-
Kenapa PKS siap menangkan Anies di Pilpres 2024? “Dengan kolaborasi yang baik antara partai pengusung dan relawan Anies, insya Allah kita bisa memenangkan Anies di Pilpres 2024 nanti,“ harap Syaikhu.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa PDIP menang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat.
Sebab, pada 2023 akan digelar Pemilu Serentak yang artinya pemerintah akan menunjuk Penjabat atau Pelaksana Tugas kepala daerah. PKS tidak ingin polemik pengangkatan Sestama Lemhanas Komjen Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Bagi kami memang 2019, presiden 2019 itu memiliki kewenangan lebih besar dibanding 2014 karena pada tahun 2023 akan memilih Plt kurang lebih 280," tegasnya.
"Kalau gubernurnya kurang lebih 24 karena 2024 ada pilkada serentak gabung dengan pilpres dan pemilu. Sehingga ke depan kasus seperti Plt Jawa Barat akan terjadi," sambung Pipin.
Dorongan untuk menduetkan kembali JK dengan Jokowi mulai menguat. Namun, pencalonan JK terhalang aturan soal masa jabatan presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut tercantum pada pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi digambarkan sedang disorot cahaya dan bayangannya tampak di kaus itu.
Baca SelengkapnyaPDIP tidak masalah menghadapi koalisi besar di Pilpres.
Baca Selengkapnya"Ini de Javu gitu pengulangan pada 2014 ketika pak Jokowi dikeroyok oleh partai politik koalisi besar melawan koalisi kecil gitu,"
Baca SelengkapnyaSelain Cak Imin masuk bursa cawapres Ganjar, peluang berkoalisi bisa dilakukan karena PKB dengan PDI Perjuangan merupakan partai politik sudah berkawan lama.
Baca SelengkapnyaTingginya approval rating tersebut pun membuat rebutan capres.
Baca SelengkapnyaGolkar mendukung Prabowo usai Airlangga menemui para ketua DPD seluruh Indonesia di Bali.
Baca SelengkapnyaPKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida dan Kakak Cak Imin Dipanggil Jokowi, Lobi PKB Gabung Koalisi Prabowo?
Baca SelengkapnyaKetua Umum partai PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan sudah tidak ada niat lagi untuk bersama Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP mengaku bersyukur saat ini Capres jagoannya Ganjar Pranowo dikeroyok banyak parpol.
Baca SelengkapnyaUntuk angka satu tersebut yang dimaksudnya yakni Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.
Baca Selengkapnya