Follow
PKS Pesimis RUU Pertanahan Bisa Disahkan DPR Periode Sekarang
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera tidak yakin RUU Pertanahan akan disahkan oleh DPR periode saat ini. Menurut Mardani, banyak catatan yang diberikan oleh fraksi di DPR.
"Masing-masing juga banyak catatan, jadi karena masih banyak catatan, saya pribadi melihat agak berat dipaksakan di (Tanggal) 30," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Ketua DPP PKS itu mencatat fraksi PKS memiliki delapan catatan. Sementara, beberapa fraksi lain ada yang memberikan 3 sampai 14 catatan terhadap RUU Pertanahan.
-
Siapa yang merasakan beban berat? Shanty menyatakan bahwa ia merasakan beban berat selama masa Pendidikan Karakter dan Disiplin (PPKD) karena tidak menerima kabar dari Fabian.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Kapan pelaku merasakan stres? Ini jelas, karena yang berselingkuh akan menghadapi dua hubungan rumit dengan dua orang yang berbeda.
-
Siapa yang mengalaminya di Indonesia? Riskesdas 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.
-
Mengapa Rudy Susmanto merasa tugas ini berat? Dalam sambutannya, Rudy Susmanto mengakui bahwa tugas ini akan sangat berat meskipun di Kabupaten Bogor Gerindra keluar sebagai partai pemenang Pileg DPRD Kabupaten Bogor dengan meraih 12 kursi. 'Dengan hasil itu, Partai Gerindra memenuhi persyaratan untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati sendiri. Tapi tidak cukup untuk membangun Kabupaten Bogor karena butuh dukungan semua pihak,' kata Rudy Susmanto.
-
Kenapa KPPS di Ponorogo stres berat? Sementara itu, penyebab stres berat pada KPPS dilatarbelakangi beban kerja berat yang mereka emban.
Meski, Mardani tidak menyebut fraksi apa yang dimaksud. PKS sendiri berpandangan harus ada kepastian reforma agraria dalam RUU Pertanahan.
Sementara, keputusan tingkat pertama belum diambil bersama pemerintah. DPR batal membahasnya dalam rapat kerja hari ini (23/9). Sehingga belum ada keputusan apakah akan dibawa ke tingkat dua atau sidang paripurna.
Mardani menilai, terlalu memaksa jika dikebut pada periode saat ini. Mardani berkata, sebaiknya ditunda dan menjadi periode berikutnya. DPR bisa melakukan carry over pembahasan RUU karena revisi UU Pembentukan Peraturan Perundangan bakal disahkan dalam paripurna dalam waktu dekat.
"Apalagi tingkat urgensinya belum, pentingnya iya, urgensinya belum. Makanya semua sudah mendingan (ditunda)," ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca Selengkapnya
Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca Selengkapnya
Percepatan waktu pelaksanaan Pilkada 2024 ini dinilai akan memicu kompleksitas masalah hukum, dan politik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca Selengkapnya
Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca Selengkapnya
PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya
Sebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengkritik keras langkah kilat DPR
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.
Baca Selengkapnya