PKS protes soal MKD, pimpinan DPR akan gelar rapat antar fraksi

Merdeka.com - Konflik antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah semakin sengit. Kali ini, pertarungan tak hanya terjadi di pengadilan, tetapi merembet soal jabatan ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pimpinan akan menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi untuk membahas mengenai kekecewaan PKS karena kehilangan kursi Ketua MKD yang sebelumnya dijabat kadernya, Surahman Hidayat.

"Hari ini memang atas koordinasi bersama, kolektif kolegial. Pimpinan DPR sepakat sesuai dengan rapat pengganti bamus melakukan rapat kordinasi konsultasi dengan pimpinan fraksi terhadap situasi aspirasi yang ada di MKD," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7).

Taufik menyebut pimpinan DPR akan menindaklanjuti dan mencoba mencari solusi atas masalah ini. Tentunya dengan mengacu pada mekanisme, tata tertib dan prosedur yang tercantum dalam UU MD3.

"Bagaimana tindak lanjutnya, solusinya tentunya kita kembalikan tentunya satu mekanisme di DPR, tata tertib, kedua mekanisme di UU MD3. Ketiga, sekali lagi pimpinan DPR tidak dalam kapasitas bisa mengintervensi keputusan yang ada," jelas Taufik.

Politikus PAN ini menambahkan, akan dicari solusi terbaik dengan adanya rapat konsultsi antar pimpinan fraksi ini.

"Ini sekali lagi belum secara menyeluruh kemarin memfinalkan. Tetapi sekali lagi ini justru untuk meminta pendapat dari setiap fraksi dari situasi MKD ini kan kader terbaik semua dari tiap fraksi. Pimpinan DPR harus hati-hati," tandasnya.

Untuk diketahui, masalah ini bermula sejak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melaporkan 3 elite PKS atas pemecatannya. Tiga elite PKS yang dilaporkan ke MKD tersebut adalah Ketua Dewan Syariah Surahman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Karena aduan ini, PKS pun menyerahkan surat permohonan rotasi Surahman dari kursi Ketua MKD. Akan tetapi, mendadak MKD menggelar rapat pleno internal tanpa mengundang PKS.

Hasil dari rapat itu, terpilih lah Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra sebagai Ketua MKD baru menggantikan Surahman. Pengesahan Dasco dan jajaran pimpinan MKD dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

PKS pun melayangkan protes dan menilai penetapan komposisi baru pimpinan MKD sebagai sabotase. PKS menilai untuk menetapkan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) harus dipilih secara paket dan telah tercantum dalam UU MD3.