PKS sebut dalil Menkeu naikkan gaji presiden dan DPR tidak elok

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia berencana akan menaikkan tunjangan bagi presiden, anggota DPR dan pejabat lembaga tinggi negara. Bahkan, wacana itu datang dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dengan dalil perkembangan ekonomi Indonesia baik.

Menanggapi hal itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak wacana dari pemerintah tersebut. Ketua Fraksi PKS DPR, H Jazuli Juwaini menyinggung usulan Menteri Bambang. Dia menyebut Menteri Bambang tidak memahami kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

"Menurut Menteri Keuangan dan sejumlah kalangan dewan, telah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional atas asumsi atau prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun ternyata asumsi atau prediksi tersebut salah. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, Fraksi PKS menilai kebijakan tersebut tidak elok untuk dilanjutkan. Bagaimanapun juga kebijakan negara harus benar-benar menimbang rasa empati dan sensitifitas masyarakat," kata Jazuli dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jakarta, Jumat (18/9).

Jazuli mengimbau kepada berbagai pihak baik pemerintah maupun anggota DPR lainnya untuk bersikap bijak dan tidak meributkan soal kenaikan tunjangan tersebut. Menurut dia, seharusnya pemerintah berusaha menyelamatkan ekonomi negara dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Hal itu selain tidak elok, energi kita jauh lebih penting dan mendesak difokuskan pada upaya menyelamatkan perekonomian negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi data BPS terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," terangnya.

"Atas dasar pertimbangan di atas, Fraksi PKS DPR RI menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan, dan alangkah eloknya tunjangan tersebut dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," tambahnya.

Oleh karenanya, Jazuli menyatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini. Sebab, hal itu dinilainya bisa menyelamatkan ekonomi yang saat ini terpuruk.

"Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada Pemerintah untuk prioritas rekomendasi menyelamatkan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan jaring pengaman sosial (social safety net) yang tepat serta kebijakan yang meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya. (mdk/tyo)