PKS sebut dana kelurahan tak masuk dalam RAPBN 2019 dan tanpa payung hukum

Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku heran pemerintah mengalokasikan dana untuk kelurahan. Sebab, kata dia, dana kelurahan tidak masuk dalam RAPBN Tahun 2019.

"Dan sambil Bu Menteri Keuangan pada tanggal 16 Agustus yang lalu mengatakan tidak akan mengeluarkan dana kelurahan dan itu juga tidak masuk dalam RAPBN," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).

"Dan sampai hari ini belum masuk kenapa kok tiba-tiba masuk tanpa ada payung hukum yang memadai tanpa perencanaan yang memadai," sambungnya.

Hidayat juga heran mengapa isu dana kelurahan baru diusulkan jelang Pilpres 2019. Padahal, kata dia, seharusnya dana kelurahan bisa dianggarkan sejak dulu.

"Kenapa enggak dari awal. Dari awal itu berarti masuk di RAPBN dikuatkan dulu payung hukumnya baru kemudian semuanya pasti setuju karena menginginkan pembangunan di Indonesia tidak ada kesenjangan antara kota dan desa," ungkapnya.

Hidayat menilai seharusnya pemerintah melakukannya sejak dulu. Sehingga tidak menimbulkan kesan politisasi.

"Sangat rawan untuk kemudian disalahpahami dan politisasi dan karenanya kami pasti ini akan dibahas dengan DPR tetapi kalau itu betul-betul ada karena kadang-kadang kan hanya wacana ternyata enggak ada," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menuntut payung hukum yang jelas terkait keberadaan dana kelurahan tersebut. Karena, lanjutnya, anggaran tanpa payung hukum bisa digolongkan sebagai korupsi anggaran.

"Ya pertama kami menuntut ada payung hukumnya dulu kalau payung hukumnya engga ada bagaimana membuat anggaran. Anggaran tanpa payung hukum itu berarti sebuah korupsi anggaran dan akan bermasalah jadi buat aturan payung hukumnya itu dibuat dahulu setelah itu kemudian diajukan ke DPR," ucapnya.