PKS sebut dana parpol 1 triliun potensi rampok keuangan negara

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewacanakan dana penyelenggaraan partai politik sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut bakal diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga dana ini dapat meminimalkan potensi korupsi lewat kader partai.

Ketua DPP PKS Nasir Djamil menilai wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus dilandasi alasan yang rasional. Dana sebesar itu berpotensi untuk disalahgunakan.

"Pemberian anggaran kepada parpol harus berangkat dari pertimbangan yang benar-benar rasional. Karena itu, ketika ada wacana parpol akan diberikan anggaran sebesar Rp 1 triliun tiap tahunnya, tanpa dasar rasionalitas dan alasan yang benar adalah pembodohan publik dan juga potensi perampokan keuangan negara," kata Nasir Djamil dalam keterangannya, Selasa (10/3).

Untuk itu anggota komisi III DPR ini menyarankan, sebelum terwujudnya wacana tersebut pemerintah harus melakukan seleksi ketat kepada partai politik yang akan menerima dana itu. Dia menambahkan pemerintah harus transparan dan akuntabel membuka anggaran kepada publik dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi penggunaan anggaran.

"Dengan demikian, anggaran yang dikasih bukanlah gelondongan begitu saja yang rawan korupsi," jelas dia.

Lebih jauh, dia berharap apabila tujuan program tidak tercapai atau bahkan terjadi penyelewengan anggaran, partai politik siap bertanggung jawab. Mereka harus siap dihukum dalam bentuk pengurangan anggaran dan ancaman hukuman pidana yang lebih berat.

"Apabila pendekatan rasionalitas yang dipakai maka besarannya bisa jadi lebih dari Rp 1 triliun karena pengurus partai berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan RW dan RT," pungkas dia.