PKS Sebut DPR Sebaiknya Bikin Pansus Corona, Ketimbang Bahas Omnibus Law

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik Panja RUU Cipta Kerja yang melanjutkan pembahasan di tengah pandemi Covid-19. Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan, seakan Panja DPR dan pemerintah tidak peduli nyawa rakyat.

"Saat ini keselamatan nyawa masyarakat lebih utama. Semua energi seharusnya disalurkan ke sana. Jika Panja RUU Ciptaker tetap jalan membahas bersama Pemerintah, saya melihat mereka tidak peduli suara dan nyawa rakyat," ujar Pipin dalam keterangannya, Rabu (22/4).

PKS tak ikut dalam Panja RUU Cipta Kerja yang dibentuk Baleg Senin (20/4) lalu. Belakangan, Demokrat juga mundur dari pembahasan.

Pipin mengatakan, Omnibus Law sejak awal memang mematik kontroversi. Menurutnya, bakal bikin gaduh karena sebagian besar fraksi di DPR memaksakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya lihat ini dipaksakan Pemerintah dan partai pendukung Pemerintah agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," kata Ketua DPP PKS ini.

Sebaiknya, menurut Pipin, Panja RUU Omnibus Law dialihkan untuk membentuk Pansus mengawasi pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus yang diusulkan itu agar memastikan bahwa Perppu yang dikeluarkan demi menghadapi corona berjalan dengan baik dan tidak melanggar konstitusi.

"Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid. Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No.1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," jelas Pipin.