PKS sebut kampanye negatif berfungsi menyadarkan rakyat atas kondisi negara

Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif pada Pemilu 2019. Porsi kampanye negatif yang diperbolehkannya hanya 20 persen dan 80 persennya kampanye positif. Pernyataan Presiden PKS ini pun menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Menanggapi hal ini, Direktur Pencapresan Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Suhud Alynudin menyatakan kampanye negatif diperlukan karena berfungsi untuk menyadarkan rakyat. Suhud menegaskan pihaknya setuju dalam kampanye harus diperbanyak konten positif untuk menanamkan optimisme bagi masyarakat terkait masa depan bangsa.

"Kami setuju dalam kampanye harus lebih banyak konten positif. Dalam arti kita membawa bangsa ini kepada optimisme masa depan. Bukan sikap pesimisme yang digambarkan oleh Presiden Jokowi lewat kutipan serial Game of Thrones," jelasnya dihubungi merdeka.com, Selasa (16/10).

"Namun, kita juga harus menyadarkan rakyat melalui 'negative campaign', yaitu penjelasan tentang realitas bangsa dan negara yang mengalami kondisi berat disebabkan oleh rendahnya kinerja pemerintah," lanjutnya.

Kampanye negatif ini, lanjutnya, harus berdasarkan fakta dan data. Bukan berdasarkan berita hoaks.

"Jadi, fungsi 'negative campaign' adalah membangun kesadaran rakyat untuk memahami realitas yang mereka hadapi," ujarnya.

Suhud menerangkan, Pemilu merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang harus dihormati prosesnya oleh semua pihak. Pemilu sebaiknya tak hanya dimaknai sebagai proses pergantian kepemimpinan nasional secara sah dan terhormat, tapi juga harus dimanfaatkan semua pemangku kebijakan (stakeholders) terkait sebagai sarana pendidikan politik secara massal kepada rakyat.

"Artinya, saat Pemilu tidak hanya ada presiden baru tetapi juga ada pencerdasan terhadap rakyat," jelasnya.

Dia menambahkan, konten kampanye negatif tak boleh terlalu banyak dibandingkan kampanye positif. Jumlahnya harus proporsional. Kampanye negatif menurutnya berbeda dengan hoaks.

"Tentu konten kampanye negatif tidak boleh terlalu banyak, proporsional saja. Hal ini juga ingin menegaskan bahwa 'negative campaign' berbeda dan bukan berita bohong atau hoaks dan negative campaign itu dimungkinkan dalam kampanye politik," katanya.