PKS sebut Menkum HAM terlalu nafsu sahkan kubu Agung Laksono

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono hanya menambah konflik di tubuh Golkar. Yasonna dinilai sudah melakukan intervensi terhadap partai politik di era demokrasi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pemerintah harusnya melakukan pembinaan dalam kisruh internal partai politik. Bukan malah membuat konflik seperti zaman orde baru yang dilakukan pemerintah terhadap partai politik.

"Harusnya di zaman demokrasi pemerintah melakukan pembinaan bukan justru membuat konflik di dalam partai politik ini bukan zaman dulu lagi," kata Jazuli saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/3).

Jazuli menilai, konflik Golkar pasti akan berdampak pada pemerintah. Karena itu, seharusnya dalam menangani konflik ini, pemerintah bersikap arif dan bijaksana.

"Imbas parpol akan berimbas pada pemerintah nantinya, jadi karena itu harusnya pemerintah lebih arif menyikapi persoalan internal partai politik, jangan terkesan dia mengintervensi apalagi ranah hukum," terang dia.

Jazuli sendiri melihat bahwa tidak ada keputusan yang diambil oleh Mahkamah Partai Golkar dalam dualisme kepengurusan antara Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Dia pun heran kenapa Yasonna mengesahkan kepengurusan Agung.

Dia melihat, Yasonna terlalu bernafsu mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Sementara lain halnya dengan kepengurusan PPP di bawah Suryadharma Ali (SDA) yang sudah dimenangkan PTUN, namun tidak juga segera disahkan Menkum HAM.

"Menkum HAM seperti terlalu nafsu mengaluarkan keputusan, sementara PPP di pengadilan memutuskan itu enggak dikeluarkan langsung. Ini ada yang tidak wajar, ada pertanyaan seperti itu pemerintah harus menjawab kenapa menggunakan standar ganda," pungkasnya.