PKS sebut polisi ogah beri surat tanda terima pemberitahuan aksi #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera merespons pernyataan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan para peserta deklarasi #2019GantiPresiden selalu mengikuti aturan yang ada, termasuk izin dari Kepolisian.
"Kita ikutin selalu. Semua izin UU yang kemarin itu kita ikutin semua, bahkan pemberitahuan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).
Menurut Mardani, selama ini justru pihak Kepolisian yang enggan menerima surat pemberitahuan acara dari para peserta deklarasi #2019GantiPresiden. Dia mengatakan, ketika para peserta mengajukan permohonan Kepolisian tidak pernah diberikan surat tanda terima pemberitahuan dari Kepolisian.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
"Tetapi polisi tidak mau menerima pemberitahuannya," ungkapnya.
"Kalau selama ini teman-teman mau ngasih surat pemberitahuan tidak dapat tanda terima surat pemberitahuan," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan mengungkapkan alasan polisi tidak pernah mengeluarkan surat tanda terima. Dia menyerahkan sepenuhnya pada para peserta deklarasi #2019GantiPresiden untuk menceritakannya.
"Teman-teman sih mau bikin penjelasan. Sebentar lagi teman-teman mau bikin penjelasan," ujarnya.
"Tentu, semua peraturan kita ikuti, tapi kan teman-teman tetap punya dasar yang konstitusional, hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat itu hak konstitusional, diatur konstitusi," ucapnya.
Sebelumnya, acara deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa sempat dicegah oleh pihak Kepolisian. Alasannya demi keamanan.
Presiden Joko Widodomengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip berpendapat dan berkumpul. Hal itu ia katakan dalam menanggapi soal pengadangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah.
"Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan," kata Jokowi usai menghadiri pembekalan caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol,Jakarta Utara, Sabtu (1/9).
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta presiden maupun presiden terpilih tidak cawe-cawe dalam Pilgub Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca SelengkapnyaAksi ini digelar di tengah isu bahwa PKS akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaMardani Ali Sera, pada Pileg 2024 ini maju sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil Jakarta I.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaAnies juga berterima kasih kepada masyarakat sipil dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa penolakan RUU Pilkada
Baca SelengkapnyaWajar bila PKS inginkan posisi wagub, mengingat partai pemenang di Jakarta.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya