PKS: Semakin Lama Berkuasa, Nafsu Berkorupsi akan Lebih Besar

Merdeka.com - Politikus PKS Nasir Djamil menegaskan pihaknya menolak jika ada wacana terkait periodesasi tiga periode presiden. Sebab menurut dia, wacana tersebut berpotensi menjadi pemerintahan yang korup.

"Semakin lama berkuasa makin maka potensi keinginan nafsu berkorupsi itu akan lebih besar," kata Nasir dalam diskusi 'Indonesia Menuju Negara Otoriter Satu Partai', Minggu (14/3).

Dia menyebut wacana perlu dibatasi agar tidak terjadi korupsi di Indonesia. "Ini tentu dalam pandangan saya akan membahayakan dan cenderung membawa Indonesia membawa negara otoriter," ungkapnya.

"Walaupun memang otoriter saat ini tidak seperti otoriter di masa orde baru, kalau otoriter rezim saat ini pelan tapi pasti," tambahnya.

Sebelumnya, mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menduga muncul skenario membuat aturan hukum agar jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode. Hal tersebut dinilai Amien sangat berbahaya.

"Tentu hal ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik oponi yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," kata Amien dalam akun Youtubenya, Minggu (14/3).

Dia membeberkan langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menggelar sidang istimewa MPR untuk mengubah beberapa pasal. Setelah itu akan ditawarkan pasal baru soal seseorang bisa dipilih mejadi presiden untuk periode ketiga.

"Kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa Presiden itu bisa dipilih tiga kali," ungkapnya.

"Kalau ini betul-betul keinginan mereka maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan inalilihi wainilailahirojiun," tambahnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan ada pihak yang ingin mengusulkan jabatan presiden ditambah jadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Hal tersebut membuat dirinya tertampar.

"Kalau ada yang usulkan itu ada 3, menurut saya satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi saat makan siang bersama awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).

Dia menegaskan, MPR tidak usah mengamandemen UUD 1945. Sebab saat ini hal tersebut bukan hanya terkait haluan negara. Tetapi malah melebar jadi jabatan presiden 3 periode dan pilih MPR.

"Jadi lebih baik enggak usah amandemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," ungkap Jokowi.