PKS Setuju dengan Anies: Pejabat Harus Menerima Kritik, Dilarang Baper

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan maupun keluhan. Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai, bahwa pejabat publik memang harus siap menerima kritikan. Bukan berharap mendapat banyak pujian.

"Bagi kami, pernyataan Pak Anies sesungguhnya otokritik kepada dirinya dan para pejabat publik lainnya. Bahwa setiap pejabat publik harus siap 100 persen lahir batin untuk menerima kritik dan jangan berharap mendapat banyak pujian. Jadi dilarang baperan," katanya lewat pesan singkat, Kamis (7/10).

Dalam demokrasi, kata dia, kritik kepada pemerintah maupun para pejabat publik merupakan dinamika yang sehat. Jabatan dan kekuasaan merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik, untuk melayani rakyat. Mereka juga diberikan berbagai fasilitas dan dukungan anggaran.

"Demokrasi juga memberikan titik berat peran penguasa dan pejabat publik pada aspek pelayanan publik ketimbang sekedar peran sebagai penguasa," ucapnya.

Oleh karena itu, rakyat mesti terus memberikan kontrol. Salah satunya dengan berbagai kritik atas kebijakan maupun kinerjanya.

"Karena sejatinya, berkinerja baik dan menghasilkan kebijakan yang baik adalah kewajiban dari pejabat publik. Sementara kritik adalah upaya rakyat untuk memastikan pejabat publik on the track," pungkas Nabil.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan. Anies bahkan menyebut, pejabat publik baiknya mengurus burung dirumah saja jika tidak mau menerima keluhan.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani satu nada dengan pendapat Anies. Menurutnya, pendapat itu sebagai pengingat untuk para pejabat publik termasuk Anies sendiri.

"AB hanya mengingatkan dirinya dan semua pejabat publik saja," katanya lewat pesan singkat, Kamis (7/10).

Arsul mengatakan, sikap pejabat publik mestinya bukan hanya mau dikritik saja. Lebih dari itu, tidak boleh tipis telinga dan juga mesti lapang dada.

"Tidak tipis telinga itu artinya bukan sekedar mau terima kritik, tapi juga terbiasa dengan cek dan ricek ketika menerima informasi terkait dengan kelompok yang berseberangan dengan dirinya," jelasnya.

Menurut Arsul, lapang dada yang dimaksud adalah membuka diri untuk berdialog. Pejabat publik juga harus mendengar bukan hanya maunya didengar.

"Nah kalo tidak bisa seperti itu, kalo saya ya tidak ingin bilang agar urus burung saja, tapi ya lebih baik tidak usah jadi pejabat publik," tukas pimpinan MPR itu.

Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebagai pejabat publik harus siap menerima kritikan. Pejabat publik harus menjadi kotak pos kritik semua urusan.

Hal itu ia sampaikan dalam Workshop yang digelar PAN. Anies ditanya bagaimana menanggapi banyak pihak yang mengkritiknya.

"Menurut saya juga ini paket kalau menjadi berada di wilayah publik harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan," ujar Anies dikutip dari kanal YouTube PAN TV, Rabu (6/10).

Lebih lanjut, Anies bilang sebagai Gubernur harus mendengarkan keluhan dimana pun. Bagi pejabat publik yang tidak mau menerima keluhan, lebih baik mengurus burung saja di rumah.

"Datang di pertemuan apapun harus siap mendengar keluhan, karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik, kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga kan saya melihara burung gitu," ujarnya.

Anies melihat PAN memiliki sebuah kematangan. Bagaimana sebuah perbedaan dikelola, dan dialog dikelola. Kata dia, jangan pernah menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai musuh.

"Semuanya kalaupun itu ada perbedaan, itu lawan, saya sering sampaikan lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir, lawan dalam pilkada itu teman dalam demokrasi," ujarnya.