PKS Setuju Gedung DPR Jadi RS Darurat, Tempatnya Strategis dan Luas
Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera setuju usulan gedung DPR dijadikan RS darurat. Menurutnya, kompleks parlemen adalah tempat strategis dan luas.
"Setuju. Semua sumber daya, punya tempat strategis, luas dan mudah dijangkau," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7).
Menurutnya, gedung DPR disulap jadi RS darurat adalah cerminan anggota dewan peduli dengan rakyat. Dia mendorong RS darurat di gedung DPR segera terlaksana.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
"Plus itu cermin wakil rakyat peduli dengan rakyat. Segera aksi," kata anggota Komisi I ini.
Mardani menambahkan, ada banyak gedung dan ruangan DPR yang bisa dimanfaatkan jadi RS darurat. Dia yakin kerja atau rapat anggota dewan tidak terganggu dengan adanya RS darurat.
"Ada banyak ruangan dan gedung. Dengan kapasitas cuma 20 persen yang hadir fisik dan 80 persen virtual masih banyak gedung bisa dijadikan tempat rapat," pungkasnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).
Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.
"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antre berjam-jam," ucapnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat.
"Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS ingin agar IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait apa saja yang didapat penyidik dari hasil penggeledahan kemarin. Hanya saja tiga koper sempat dibawah keluar.
Baca SelengkapnyaMuncul wacana unsur Pimpinan DPR RI diisi dari perwakilan seluruh Fraksi di Senayan.
Baca SelengkapnyaPuan mengajak seluruh anggota DPR periode 2024-2029 untuk menggunakan panggilan sejarah ini agar menjadi wakil rakyat yang dapat memberikan manfaat.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaDPR memutuskan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan menjabat ketua DPR periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaHingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca Selengkapnya