Follow
PKS setuju moratorium evaluasi menyeluruh reklamasi Teluk Jakarta
Merdeka.com - Pemerintah pusat bersama Pemprov DKI sepakat reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Hal itu lantaran menjadi polemik dan tumpang tindih aturan.
Menanggapi itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mendukung langkah pemerintah yang menetapkan penundaan sementara dan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, mulai aspek perizinan serta dampak sosialnya.
"Untuk kasus DKI, PKS sepakat moratorium. Moratorium untuk evaluasi menyeluruh, bukan legal administratif saja. Kami setuju pendapat Menteri LHK, ini harus dievaluasi menyeluruh termasuk dampak lingkungan dan sosial," kata Sohibul Iman, di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/4).
-
Apa alasan KKP menolak kebijakan pengeboman kapal? 'Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan),' kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7). Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut. Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.'Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya,' tegasnya.
-
Apa yang dibantah Shell Indonesia? Shell Indonesia membantah isu yang beredar mengenai rencana penutupan seluruh unit SPBU di Indonesia.
-
Siapa yang menolak kebijakan pengeboman kapal? 'Tidak pernah, nggak pernah (menenggelamkan),' kata Inspektur Jenderal (Irjen) KKP, Tornanda Syaifullah, kepada awak media di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (24/7). Tornanda mengatakan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal ilegal melalui teknik pengeboman justru akan merusak ekosistem laut. Mengingat, terdapat area konservasi dibawah laut yang terdampak kebijakan pengeboman kapal.'Itu sebenarnya merusak, kalau kapal di bom, itu merusak konservasi di bawahnya, kan itu ikut rusak sebenarnya,' tegasnya.
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
Namun, kata Sohibul, tidak serta merta kebijakan reklamasi ditolak sepenuhnya. Bisa saja, lanjutnya, ada daerah yang cocok dilakukan reklamasi.
"Harus case by case menyatakan menolak sepenuhnya reklamasi. Jangan generalisir pula tidak boleh reklamasi," ujar.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepakat untuk menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Keputusan ini diambil setelah pria yang akrab disapa Ahok itu bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
Meski begitu, Ahok mengakui kebijakan yang baru diambilnya bersama pemerintah pusat tersebut sewaktu-waktu bisa dilanggar. Jika tetap nekat, pengembang nakal bisa dikenakan sanksi administratif hingga dicabut izinnya.
"Ada sanksinya, di LHK ada sanksinya, ada administrasi sampai pencabutan," ungkap Ahok di sela peresmian RPTRA Rawa Buaya, Selasa (19/4).
Demi mencegah agar reklamasi tidak dilanjutkan dan pembangunan dihentikan, dia mengajak pusat untuk membantu melakukan pengawasan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca Selengkapnya
PKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah
Baca Selengkapnya
Gus Muhdlor sebagai tersangka adalah sah menurut hukum
Baca Selengkapnya
Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca Selengkapnya
PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.
Baca Selengkapnya
Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca Selengkapnya
Heru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca Selengkapnya
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
"Ini suatu realitas politik yang harus kita terima," kata Idrus.
Baca Selengkapnya
Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya