PKB soal Ijtima Ulama II dukung Prabowo: Dari awal sikap politiknya sudah jelas

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ijtima Ulama II yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama menghasilkan rekomendasi dukungan untuk capres-cawapres Prabowo-Sandi. Selain itu juga menghasilkan Pakta Integritas yang berisi 17 poin.

Ketua DPP PKB, Lukman Edy mengatakan hasil Ijtima Ulama bukan sepenuhnya representasi seluruh ulama dan umat. Karena menurutnya ulama yang hadir di Ijtima Ulama itu hanya ulama partisan. Hal ini disampaikan Edy di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/9).

"Kami menghormati hasil ijtima ulama, walaupun terbatas ya kita hormati lah. Sekalipun, selagi itu sebuah kesepakatan beberapa orang kita hormati. Walaupun kita sadari bahwa beberapa orang ulama yang berkumpul ini tidak menggambarkan representasi dari ulama-ulama yang lain. Bahkan tidak menggambarkan representasi umat secara keseluruhan," jelasnya.

Orang lain juga bertanya?

"Apalagi kalau kita track bahwa ulama-ulama yang berkumpul itu partisan. Dari awal sikap politiknya sudah jelas. Jadi bagi kita tidak aneh itu," sambungnya.

Edy melanjutkan, secara substansi, hasil Ijtima itu layak dikritisi dan dievaluasi. Salah satu poin dalam Pakta Integritas itu menyebut kriminalisasi ulama oleh pemerintah. Tudingan kriminalisasi ulama ini harus dibuktikan, siapa saja ulama yang pernah merasa dikriminalisasi.

"Kalaupun ada beberapa orang ustaz misalnya yang kemudian berperkara di pengadilan, itu sudah di luar kewenangan konteksnya Pak Jokowi sebagai presiden. Nah ulama-ulama seperti ini sudah harus memahami pemisahan kekuasaan, antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif dan kekuasaan yudikatif," jelasnya.

"Kecuali ada ulama-ulama yang ditangkap kemudian tidak mengalami proses peradilan, langsung dihukum masuk penjara. Nah ini rezim yang seperti ini harus dipertanyakan. Tapi kita membantah kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi kepada ulama," sambungnya.

Ia juga mempertanyakan dari mana para ulama mendapatkan data terkait tidak adanya perkembangan ekonomi saat ini. Seharusnya, kata Edy, para ulama terbuka menerima data dan masukan terkait perkembangan perekonomian bangsa.

"Supaya menjadi clear juga," pungkasnya.

(mdk/ded)